BANDUNG, FOKUSJabar.id : Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, DPD PDIP Jawa Barat menyerukan dan memerintahkan seluruh kader, pengurus dan simpatisan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (27/6/2018) besok.
Seluruh kader wajib memilih dan memenangkan pasangan nomor urut dua TB Hasanuddin – Anton Charliyan dalam kontestasi Pilgub Jabar serta pasangan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota yang diusung PDIP di 16 kabupaten/kota.
“Kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan PDIP se Jabar, tanggal 27 Juni adalah hari penentuan dalam merebut posisi eksekutif di tingkat provinsi dan 16 kabupaten/kota di Jabar. Karenanya, mari kita mengawasi, mengawal dan mengamankan setiap proses dari awal hingga akhir untuk kemenangan calon kepala daerah dan wakilnya yang diusung PDIP,” kata Sekteraris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana, Selasa (26/6/2018).
Tidak hanya itu, Abdy pun meminta seluruh pengurus DPD, DPC, Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota se Jabar untuk tetap berada di wilayah penugasan dan daerah pemilihan masing-masing untuk monitoring dan pendamipingan.
“Seluruh pengurus partai juga diminta untuk melaporkan setiap perkembangan kondisi di lapangan kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai serta melakukan tindakan yang dianggap
perlu dengan berkoordinasi kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai terhitung sejak hari pencoblosan 27 Juni 2018 hingga selesainya proses rekapitulasi perolehan suara dan pengumpulan form C1 di DPC Partai,” kata dia.
Sementara itu, Cagub Jabar TB Hasanuddin mengajak warga Jabar tidak golput pada Pilkada Serentak 2018 besok.
“Jangan sampai hak suara saudara terbuang dengan sia-sia, pilih pemimpin yang saudara anggap layak pimpin Jawa Barat,” kata dia.
Dia pun mengingatkan masyarakat untuk berpatisipasi memberikan hak suaranya dan datang ke TPS. Suara setiap warga yang punya hak pilih, kata dia, akan menentukan nasib daerah Jabar lima tahun ke depan, sehingga harus digunakan sebaik-baiknya sesuai hati nurani.
“Jangan tergiur iming-iming politik uang. Sebab, hal tersebut akan mencederai demokrasi di Indonesia, khususnya Jawa Barat,” kata dia.
(LIN)
