PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Bencana tanah longsor melanda sejumlah rumah relokasi warga eks Pasar Wisata Pangandaran. Hingga kini, kelanjutan nasib dan perbaikan bangunan rusak tersebut masih tertahan karena masih menunggu keputusan resmi serta instruksi penanganan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran, Rayi Pasya, menyampaikan kepastian regulasi tersebut usai menggelar audiensi bersama perwakilan masyarakat eks Pasar Wisata di Pendopo Bupati Pangandaran, Jumat (26/6/2026).
Baca Juga: Warga Eks Pasar Wisata Pangandaran Masih Menunggu Keputusan Bupati soal Hak Kios
Rayi menegaskan bahwa Dinas Sosial sudah menuntaskan seluruh tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Otoritasnya berhasil mengawal ketat seluruh rangkaian proses, mulai dari pencairan dana bantuan sosial (bansos) hingga menyelesaikan pembangunan fisik rumah bagi para penerima manfaat.
“Kami sebetulnya sudah merampungkan seluruh tugas dan fungsi untuk mengelola bansos hingga mewujud menjadi bangunan rumah siap huni. Perkara munculnya bencana longsor atau tanah amblas di kemudian hari, itu murni masuk kategori force majeure (keadaan kahar). Kami pun sudah melayangkan laporan resmi kepada pimpinan dan saat ini belum menerima arahan lanjutan,” jelas Rayi Pasya, Jumat (26/6/2026).
Selesaikan Target Konstruksi 100 Persen
Rayi menambahkan, tim anggaran pemerintah belum menyentuh pembahasan mengenai kemungkinan pengucuran bantuan tambahan untuk perbaikan kerusakan fisik maupun pengadaan fasilitas saniter pendukung seperti toilet warga. Sejauh ini, pimpinan daerah hanya menginstruksikan Dinsos untuk memfokuskan tata kelola pada sektor bansos pembangunan rumah pokok saja.
Menyangkut perkembangan di lapangan, proyek rumah relokasi garapan kelompok penerima manfaat sudah mencetak progres kelulusan 100 persen selesai. Sebaliknya, warga yang memilih metode pembangunan secara mandiri masih menyisakan sekitar 10 unit rumah yang belum rampung seutuhnya.
Dinsos Pangandaran berkomitmen menerjunkan tim pengawas untuk melakukan pembinaan intensif secara berkala setiap minggu dan bulan melalui sistem grup monitoring. Petugas di lapangan juga aktif menelepon serta mengunjungi langsung kediaman warga yang pembangunannya sempat mandek agar mereka segera melanjutkan konstruksi.
Terakhir, Rayi meluruskan isu miring mengenai keharusan keseragaman arsitektur rumah. Ia mengklarifikasi bahwa pemerintah menyalurkan stimulan ini dalam bentuk uang tunai, bukan material fisik bangunan. Pola fasad rumah yang seragam murni lahir dari kesepakatan kolektif antar-penerima manfaat demi mengikis potensi kecemburuan sosial di lingkungan baru.
(Sajidin)
