PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran melayangkan kritik keras terhadap Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). Protes ini mencuat setelah pihak BGN melarang media meliput rapat koordinasi dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Hotel Laut Biru, Pangandaran, Sabtu (11/4/2026).
Sekretaris DPD KNPI Pangandaran, Tian Kadarisman, menyatakan keprihatinannya atas tindakan yang ia nilai menghalangi tugas jurnalistik tersebut. Menurutnya, aksi penutupan akses informasi ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca Juga: Bahas Program Publik Secara Tertutup, BGN Larang Wartawan Liput Rapat Evaluasi di Pangandaran
“Program ini menggunakan anggaran negara dalam skala besar, sehingga prinsip transparansi wajib menjadi prioritas utama. Kami mendesak Deputi BGN untuk tidak menggunakan dalih rapat internal demi menutupi fakta yang terjadi di lapangan,” tegas Tian.
Tuntut Keterbukaan Audit dan Pelibatan BUMDes
Tian menuntut BGN berani memaparkan hasil audit kualitas gizi serta standar kebersihan dapur mitra kepada masyarakat luas. Selain itu, KNPI mendesak pemerintah agar melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara nyata dalam rantai pasok program ini. Hal tersebut bertujuan agar perputaran anggaran benar-benar menyentuh ekonomi desa, bukan hanya terserap di hotel-hotel mewah.
Berdasarkan surat undangan resmi nomor 1317/D.TWS/04/2026, agenda tersebut melibatkan mitra dapur (SPPG) dari wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Tian merasa janggal karena pejabat setingkat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan justru menutup diri dari pengawasan media.
“Jika fungsi pengawasan internal mereka saja eksklusif dan tertutup, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa program MBG ini bebas dari penyelewengan?” ujarnya dengan nada tegas.
Sorotan Terhadap Isu Miring MBG
Ketidakterbukaan BGN dalam rapat evaluasi ini, menurut Tian, semakin memperkuat keraguan publik. Apalagi, saat ini masyarakat tengah menyoroti berbagai isu negatif, mulai dari rendahnya kualitas menu makanan, anggaran pengadaan motor trail listrik yang fantastis, hingga gaya hidup mewah oknum mitra di media sosial.
Ia mempertanyakan apakah pertemuan di hotel mewah tersebut menghasilkan sanksi tegas bagi penyedia makanan yang tidak layak atau hanya sekadar ajang formalitas administratif.
“Masyarakat berhak tahu hasil evaluasi mitra dapur tersebut. Jangan sampai pertemuan ini hanya menjadi ajang ‘pengamanan’ di atas kertas agar semuanya terlihat benar,” lanjut Tian.
Sebagai penutup, Tian memastikan KNPI bersama koalisi masyarakat sipil akan terus mengawal jalannya program MBG secara independen. Ia memperingatkan BGN pusat bahwa rakyat akan bergerak menuntut transparansi jika lembaga tersebut tetap menutup diri dari pantauan publik, demi menjamin kualitas makanan terbaik bagi para pelajar.
(Sajidin)
){kind=link}