BOGOR,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi memulai kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah konkret mendukung efisiensi energi. Kebijakan perdana ini berlangsung, Jumat (10/4/2026) sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, guna menekan penggunaan energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan lancar dan terkendali. Berdasarkan data yang masuk, sebanyak 2.130 ASN atau sekitar 10 persen dari total pegawai menjalankan tugas dari rumah masing-masing.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Luncurkan Inovasi Sekolah Peduli Pendengaran
Ajat menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menyasar seluruh instansi secara merata. Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjalankan tugas di kantor (Work From Office) sepenuhnya.
“Layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP tetap hadir penuh di lapangan. Bahkan, Kecamatan Tenjo dan Cigombong tidak menerapkan WFH agar pelayanan masyarakat tidak terganggu,” jelas Ajat.
Pantau Produktivitas Melalui Rencana Kerja
Sebelum menerapkan sistem ini, pemerintah daerah mewajibkan setiap perangkat daerah menyusun rencana kerja harian secara mendetail. Langkah ini bertujuan untuk menjamin produktivitas pegawai tetap terjaga meski tidak berada di kantor.
Ajat memantau langsung aktivitas pemerintahan dan memastikan roda birokrasi tidak berhenti. Menurutnya, para ASN tetap siap hadir secara fisik sewaktu-waktu jika pimpinan atau situasi darurat membutuhkan kehadiran mereka.
“Kami akan mengevaluasi dampak kebijakan ini dalam satu bulan ke depan, terutama terkait penghematan BBM dan listrik. Kami ingin membangun budaya hemat energi yang menjangkau hingga lingkungan keluarga ASN,” tambahnya.
Layanan Kesehatan dan Administrasi Tetap Stabil
Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, menjamin bahwa pelayanan medis di puskesmas dan rumah sakit tetap berjalan normal 100 persen. Pihaknya hanya memberlakukan skema WFH 50:50 bagi staf administratif, sementara pejabat struktural tetap siaga di kantor.
Dinas Kesehatan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan tanda tangan elektronik agar proses administrasi tetap cepat dan akurat. Hasil pengecekan langsung ke sejumlah puskesmas menunjukkan tidak ada hambatan pelayanan bagi pasien.
Senada dengan itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menekankan pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung WFH. Personel layanan darurat 112, pengelola pusat data, dan tim peliputan tetap bekerja dari kantor guna menjaga kelancaran informasi dan jaringan intranet daerah.
Respons Positif di Tingkat Kecamatan
Camat Bojonggede, Teny Ramdani, memberikan respons positif terhadap efektivitas program ini. Ia melaporkan bahwa ASN di wilayahnya tetap disiplin dan bersiaga selama jam kerja WFH.
Teny memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan di tingkat kecamatan maupun desa dengan baik karena petugas loket pelayanan tetap masuk seperti biasa. Penggunaan sistem digital memudahkan proses verifikasi hingga penandatanganan dokumen, sehingga pelayanan tetap responsif tanpa kendala birokrasi.
(Jingga Sonjaya)
 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah konkret){kind=link}