TASIKMALAYA,FOKUSjabar.id: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan serius dalam hal keamanan pangan. Tim evaluasi terpaksa menghentikan sementara (suspensi) operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena dianggap gagal memenuhi standar kesehatan dan keamanan dasar.
Keputusan tegas ini muncul setelah petugas menemukan fakta bahwa kedua unit tersebut nekat beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikat tersebut merupakan syarat wajib bagi setiap dapur umum berskala besar guna menjamin kelayakan konsumsi makanan yang diproduksi.
Baca Juga: Pelajar Keracunan MBG, SPPG Salman Tasikmalaya di Suspend BGN
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr. H. Asep Hendra Hendriana, menegaskan bahwa penangguhan ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari risiko kontaminasi. “
Kami memberikan status suspensi karena tata kelolanya belum beres. Alur distribusi makanan tidak jelas dan mereka tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai,” ujar dr. Asep usai rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (10/4/2026).
Temuan Fatal di Lapangan
Dinas Kesehatan menyoroti beberapa pelanggaran sistemik yang terjadi di lokasi SPPG tersebut, antara lain:
- Alur Produksi yang Kacau: Pengelola tidak memisahkan area bahan mentah dengan makanan jadi, sehingga memicu risiko tinggi kontaminasi silang.
- Fasilitas Petugas Tidak Layak: Ketiadaan ruang istirahat (mess) bagi pekerja berdampak buruk pada kontrol kebersihan personal petugas dapur.
- Kualitas Air Buruk: Hasil uji laboratorium mengungkap fakta kelam bahwa air yang digunakan untuk memasak mengandung mikroorganisme berbahaya meskipun gedung terlihat modern.
“Kami sudah melakukan treatment air dua hingga tiga kali, namun bakteri berbahaya tetap terdeteksi. Untuk solusi darurat, kami menyarankan penggunaan air galon bermerek meski hal ini berdampak pada pembengkakan biaya operasional,” tambah dr. Asep.
Mayoritas Unit Masih di “Ruang Tunggu”
Data kesiapan infrastruktur gizi di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa perjalanan menuju standar ideal masih sangat panjang. Dari total 115 unit SPPG yang ada, baru 86 unit yang mengajukan sertifikasi.
Hingga saat ini, hanya 54 unit yang berhasil meloloskan diri dari verifikasi ketat dan mengantongi SLHS. Sementara itu, 61 unit lainnya masih terjebak dalam proses perbaikan teknis karena belum memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Peringatan Keras Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan sinyal tegas bahwa standardisasi bukan sekadar urusan administratif. Tanpa kepatuhan ketat terhadap aspek higiene, program yang bertujuan memutus rantai stunting ini justru berisiko memicu wabah penyakit baru akibat keracunan pangan.
Pemerintah Kota Tasikmalaya kini memprioritaskan pembenahan total pada seluruh “dapur gizi” tersebut. Langkah ini menjadi peringatan bagi daerah lain bahwa kecepatan eksekusi program tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan nyawa para siswa sebagai penerima manfaat utama.
(Abdul Latif)
 di Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan serius dalam hal keamanan pangan){kind=link}