BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjadikan penekanan angka pengangguran terbuka yang mencapai 7,44 persen sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan kota. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bandung Tahun 2026 di Hotel Grandia, Kamis (9/4/2026).
Farhan menilai angka pengangguran tersebut melampaui rata-rata Jawa Barat sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Untuk mengatasi persoalan ini, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Bandung mampu menyentuh angka 7 hingga 8 persen dalam tiga tahun ke depan.
Baca Juga: Hadirkan Risa Saraswati, Disarpus Kota Bandung Bedah Sejarah dan Budaya di Jabar Book Fair 2026
Salah satu strategi utamanya adalah membangkitkan kembali industri kreatif, khususnya sektor fashion. “Bandung harus kembali ke jati dirinya sebagai pusat tren busana. Sektor ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru secara luas,” tegas Farhan.
Perbaikan Infrastruktur dan Jalan Rusak
Selain fokus pada ekonomi, Pemkot Bandung memprioritaskan pembenahan infrastruktur jalan. Farhan mengungkapkan kekhawatirannya atas menurunnya tingkat kemantapan jalan yang kini mendekati angka 90 persen, yang berarti sekitar 150 kilometer jalan dalam kondisi rusak berat.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk memulai proses perbaikan pada bulan ini. Pada tahap awal, petugas akan menyasar 17 ruas jalan utama melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami bergerak bersama provinsi dalam satu hingga dua bulan ke depan untuk mempercepat perbaikan sekaligus mempercantik (beautifikasi) wajah jalanan kota,” jelasnya.
Solusi Jangka Panjang dan Investasi
Farhan menegaskan bahwa program padat karya hanya menjadi solusi sementara bagi pengangguran. Untuk jangka panjang, ia mendorong penguatan dunia usaha melalui peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.
Pemerintah juga menyoroti kehadiran sekitar 150.000 pendatang usia produktif di Kota Bandung berdasarkan data Laci RW dan BPS. Farhan mendorong para pendatang ini segera mengurus administrasi kependudukan agar mereka mendapatkan akses pelatihan kerja dan peluang karier yang lebih terbuka.
“Kuncinya adalah investasi. Kami akan melakukan sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang ada,” tambahnya.
Pengawalan Program dan Usulan Warga
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, melaporkan bahwa pihaknya telah menerima 3.452 usulan dari masyarakat melalui sistem perencanaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.269 usulan telah mendapatkan persetujuan dengan alokasi pagu indikatif mencapai Rp154 miliar.
“Seluruh usulan ini sedang menjalani tahap verifikasi akhir dan akan menjadi dasar dalam kesepakatan rencana kerja pemerintah daerah,” pungkas Anton.
(Yusuf Mugni)
 RKPD Kota Bandung Tahun 2026 di Hotel Grandia){kind=link}