CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mempertegas komitmen transparansi keuangan saat memulai tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Di tengah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pemkab Ciamis memastikan kesiapan jajarannya untuk menjalani seluruh prosedur secara terbuka dan profesional.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, memimpin langsung jalannya entry meeting secara daring dari Ruang ULP Setda Ciamis. Dalam pertemuan strategis tersebut, ia didampingi oleh Asisten Daerah Administrasi Umum, Inspektur, serta sejumlah pejabat eselon terkait lainnya.
Baca Juga: Antisipasi ‘El Nino Godzilla’, Bupati Ciamis Instruksikan OPD Amankan Sumber Air dan Pangan
Forum yang melibatkan pemerintah daerah se-Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara auditor dan auditi. Langkah ini menjadi kunci agar proses audit lapangan berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti.
Pemanfaatan Digitalisasi untuk Kemandirian Daerah
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Widhi Widayat, menjelaskan bahwa timnya telah memulai tahapan pemeriksaan sejak Januari 2026 melalui koordinasi teknis awal. Ia memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.
Widhi menilai pemanfaatan sistem digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan BIDICS sangat membantu merapikan pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memudahkan pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efektif.
“Pemerintah daerah yang mampu menjaga transparansi dan kualitas belanja secara baik akan memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi, sehingga tidak melulu bergantung pada anggaran pusat,” ujar Widhi, Kamis (2/4/2026).
Ruang Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola
Dalam pertemuan tersebut, BPK RI juga menyerahkan surat tugas sebagai penanda resmi mulainya pemeriksaan lapangan di masing-masing wilayah. Herdiat bersama jajaran fokus menyimak setiap arahan guna memastikan dokumen yang diperlukan telah siap sepenuhnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, proses audit tahunan ini bukan sekadar rutinitas administratif belaka. Herdiat memandang momentum ini sebagai ruang evaluasi penting untuk terus berbenah dalam mengelola anggaran negara.
Pemkab Ciamis berharap tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel mampu memberikan dampak nyata yang dapa langsung seluruh lapisan masyarakat di Tatar Galuh rasakan. Melalui hasil audit yang baik, pemerintah daerah optimistis dapat terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
(Mia)
