BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat capaian kinerja pembangunan yang positif sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, kinerja tersebut memperoleh skor 3,6672. Hal itu menunjukkan hasil pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan dengan baik.
BACA JUGA:
Bantuan Rutilahu di Jabar Berbasis Aplikasi, Dedi Mulyadi Pangkas Akses Politik
Capaian tersebut tidak hanya tercermin dalam angka penilaian, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dua indikator utama yang menunjukkan perbaikan signifikan adalah penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di wilayah Jawa Barat.
Perbaikan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan yang di jalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa.
Angka tersebut mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 7,08 persen.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menyampaikan, berbagai program telah di lakukan untuk menekan angka kemiskinan.
Upaya tersebut mencakup pengurangan kantong kemiskinan, penurunan beban pengeluaran masyarakat serta peningkatan pendapatan kelompok rentan.
Dalam upaya mengurangi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, pemerintah melakukan pemetaan daerah rawan pangan serta menyusun strategi ketahanan pangan.
Langkah ini bertujuan agar intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran.
Untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat, Pemprov Jawa Barat menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.874 kali di 27 kabupaten/kota sepanjang 2025.
Selain itu, program Operasi Pasar Bersubsidi juga di jalankan agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Intervensi lain di lakukan melalui sektor kesehatan dan energi. Pemerintah daerah turut menanggung iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin guna membantu menekan pengeluaran rumah tangga.
BACA JUGA:
KPK Geledah Rumah Ono Surono di Bandung, Ini Fakta Terbarunya
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat membiayai iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sehingga dapat menekan pengeluaran masyarakat miskin,” kata Erwan.
Pada sektor energi dan sumber daya mineral, langkah yang di ambil berupa penyediaan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 76.123 sambungan listrik untuk warga di 1.367 desa dan kelurahan.
Selain mengurangi beban, peningkatan pendapatan masyarakat juga menjadi fokus utama.
Salah satu program yang di jalankan adalah pelatihan bagi pekerja migran Indonesia serta pemberian bantuan modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (Kube).
“Kami juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada 57 Kube untuk meningkatkan pendapatan fakir miskin,” ucap Erwan.
Tidak hanya pada aspek kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat juga menunjukkan tren penurunan.
Pada tahun 2025, angka pengangguran tercatat sebesar 6,66 persen, turun dari 6,75 persen pada tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut bahkan melampaui target yang telah di tetapkan sebesar 6,99 persen, berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional per November 2025.
Erwan menjelaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran di dorong oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
Beberapa sektor yang mengalami peningkatan antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,10 juta orang, sektor pendidikan sebesar 0,05 juta orang, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,04 juta orang.
Di sisi lain, terdapat sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, yakni sektor pertambangan dan penggalian yang berkurang sekitar 0,04 juta orang.
Adapun sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja meliputi sektor reparasi dan perawatan kendaraan sebesar 22,44 persen, industri pengolahan sebesar 18,61 persen, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,43 persen.
Capaian yang di raih Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2025 menunjukkan bahwa kebijakan berbasis data dan intervensi yang terarah mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Meski demikian, upaya berkelanjutan tetap di perlukan agar penurunan kemiskinan dan pengangguran dapat terus di pertahankan dan di tingkatkan di masa mendatang.
(Jingga Sonjaya)
