BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah besar dalam membenahi sistem bantuan sosial melalui transformasi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pemerintah kini mengarahkan pola penyaluran bantuan agar lebih terbuka, adil, dan mudah masyarakat akses secara luas tanpa perlu perantara.
Selama ini, masyarakat sering kali mempersepsikan bantuan Rutilahu sulit mereka jangkau jika tidak memiliki kedekatan dengan jalur politik atau akses khusus ke pemerintahan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengubah mekanisme lama menjadi sistem yang lebih merata dan transparan.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Ono Surono di Bandung, Ini Fakta Terbarunya
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembenahan ini menghapus ketergantungan warga pada jalur informal.
“Mulai sekarang, kita mengubah skema Rutilahu agar lebih transparan. Masyarakat tidak perlu lagi merasa sulit mendapatkan bantuan hanya karena tidak memiliki akses khusus,” ujar Dedi Mulyadi, Rabu (1/4/2026).
Digitalisasi dan Pengajuan Mandiri
Pemerintah mewujudkan perubahan ini dengan menyederhanakan mekanisme penyaluran melalui sistem berbasis digital. Platform baru ini memungkinkan warga untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri, sehingga menghilangkan peran perantara yang selama ini sering menghambat proses.
Pihak pemerintah saat ini tengah merampungkan aplikasi khusus hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Pemprov Jabar. “Kami memulai program ini dari Jawa Barat. Saat ini, tim sedang mematangkan aplikasinya agar masyarakat bisa segera mengaksesnya,” tambah Dedi.
Sistem digital ini juga berfungsi memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat. Penilaian akan berfokus pada aspek teknis hunian, kepemilikan rumah yang jelas, serta legalitas lahan yang sah.
Dampak Ekonomi bagi Sektor Lokal
Program Rutilahu ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk dari Maruarar Sirait. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Maruarar memproyeksikan bahwa renovasi puluhan ribu rumah ini akan menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa. Selain memperbaiki kualitas hidup, aktivitas pembangunan ini membuka lapangan kerja baru bagi tukang bangunan dan menghidupkan usaha toko material hingga jasa angkutan lokal.
“Setiap satu rumah yang kita renovasi minimal menyerap tiga tenaga kerja. Artinya, program ini menghidupkan warung, toko bangunan, hingga jasa angkut di lingkungan sekitar,” jelas Maruarar.
Target Pelaksanaan April 2026
Pemerintah merencanakan implementasi program ini mulai berjalan pada April 2026 dengan target menjangkau puluhan ribu unit rumah di berbagai wilayah Jawa Barat. Transformasi menuju sistem berbasis data ini menjadi langkah krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap akuntabilitas program bantuan sosial.
Melalui skema baru ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap program Rutilahu dapat menjadi contoh bagi program sosial lainnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan tepat sasaran.
(Jingga Sonjaya)
){kind=link}