CIAMIS,FOKUSJaba.id: Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, mewanti-wanti kepada seluruh anggota DPRD Ciamis, khususnya Fraksi Demokrat, agar tidak terlibat dalam pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anjar menjelaskan, tidak ada larangan dari Partai Demokrat kepada Kadernya untuk membangun Dapur (MBG). Program ini baik untuk masadepan bangsa, namun jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak baik.
Baca Juga: Demokrat Ciamis Siapkan Strategi Adaptif Hadapi Tantangan Politik Masa Depan
“Jika ada anggota DPRD dari Demokrat terlibat dalam MBG, maka harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Saya sangat terbuka menerima informasi apapun, namun harus Cover both side intinya tabayun terutama para Jurnalis, sangat baik untuk tetap ikut serta dalam mengawasi dan mengkritik jalanya program ini agar terus berada pada jalur yang benar,” jelas Anjar.
Mengenai apabila ada keterlibatan Anggota DPRD dalam program MBG Anjar mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), anggota legislatif dilarang terlibat dalam usaha atau kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut secara tegas melarang anggota DPRD merangkap jabatan atau mengelola badan usaha yang bermitra dengan anggaran pemerintah.
“Posisi DPRD seharusnya berada di garis depan untuk mengawasi dan mengawal program MBG agar berjalan sesuai koridor aturan, bukan malah menjadi pelaksana,” tegas Anjar di Kantor DPC Demokrat Ciamis, Selasa (17/3/2026).
Dorong Peran Masyarakat dan Satgas
Anjar juga mengajak lapisan masyarakat untuk aktif memantau fungsi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keterlibatan publik sangat krusial karena program ini menyangkut kualitas asupan gizi generasi penerus bangsa.
Selain itu, ia meminta Satgas MBG tingkat daerah untuk bekerja lebih optimal. Anjar menyoroti pentingnya percepatan pemenuhan aspek legalitas operasional dapur, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Kendala teknis seperti SLHS dan IPAL sering muncul di lapangan. Oleh karena itu, pengelola dapur harus memiliki kesadaran tinggi untuk melengkapi dokumen tersebut agar operasional berjalan lancar dan bermanfaat bagi warga,” ungkapnya.
Dukungan Penuh untuk Generasi Cerdas
Anjar menegaskan, Partai Demokrat mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini. Ia menaruh harapan besar agar inisiatif pemerintah tersebut mampu melahirkan generasi yang lebih cerdas dan kompetitif.
“Kami ingin program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Generasi yang sehat dan bergizi cukup akan berkontribusi besar dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Anjar.
(Irfansyah)
