GARUT, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mematangkan kesiapan menjelang arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Menurut Kepala Dishub Garut, Satria Budi, koordinasi lintas sektoral terus di perkuat guna memastikan kelancaran lalu lintas.
BACA JUGA:
Pemkab Garut Susun Rencana Aksi Daerah PAUD HI
Pihaknya berkomitmen penuh mendukung Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Kemenhub, KemenPUPR dan Korlantas Polri) terkait pengaturan arus mudik.
Secara teknis, kesiapan personel dan sarana prasarana telah di koordinasikan bersama Polres Garut dan stakeholder terkait.
“Alhamdulilah secara teknis Kabupaten Garut sudah siap melayani masyarakat yang ingin mudik,” kata Satria Budi.
Dia memprediksi peningkatan arus kendaraan akan mulai terjadi pada Jumat (13/3/2026) sore bertepatan dengan di mulainya libur Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
“Hasil koordinasi, kami dengan Polres Garut dan beberapa stakeholder untuk tanggal 13 merupakan arus mudik tahap pertama. Untuk arus mudik tahap kedua tanggal 18-19 Maret,” katanya.
Untuk kenyamanan pemudik, Pemkab Garut telah menyiapkan sejumlah fasilitas negara. Seperti kantor desa dan sekolah untuk di jadikan rest area sementara bagi masyarakat yang membutuhkan tempat beristirahat di perjalanan.
“Masyarakat pemudik yang akan melalui Kabupaten Garut atau pemudik yang akan melewati Kabupaten Garut itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk rest area,” ucap Satria Budi.
Dia mengatakan, Pemkab Garut melalui kembali memfasilitasi program balik gratis bagi 240 orang dengan tujuan Jakarta, Bekasi dan Bogor.
Menurutnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap program balik gratis.
BACA JUGA:
Bupati Garut Hadiri Launching Jembatan Garuda di Malangbong
Untuk memantau situasi lalu lintas secara real-time, pihaknya mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan 21 titik CCTV yang terintegrasi dalam aplikasi Garut Hebat Super Apps.
Di sisi lain, salah satu langkah strategis untuk mengurai kemacetan di jalur utama adalah kebijakan intervensi delman (andong).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab Garut telah bekerja sama untuk menyiapkan kompensasi bagi 477 unit andong dan 6 becak yang beroperasi di jalur provinsi dan nasional. Seperti di kawasan Kadungora selama 7 hari untuk tidak beroperasi.
“Itu di intervensi oleh Pemerintah Provinsi. Insya Allah secara simbolis akan di serahkan pada hari Sabtu oleh Pemerintah Provinsi. besarannya Rp200 ribu per hari per orang,” ungkapnya.
Kadishub Garut juga mengimbau para pemudik agar mengecek kondisi kendaraan sebelum memulai perjalanan.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang akan mudik untuk menjaga keamanan rumah dengan memastikan aliran listrik dan gas dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah.
“Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan instruksi petugas di lapangan,” pungkas Satria Budi.
(Bambang Fouristian)
 Garut melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mematangkan kesiapan menjelang arus mudik dan){kind=link}