PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Hesti Mulyati, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pangandaran. Ia menemukan fakta bahwa beberapa lokasi pengolahan makanan tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Hesti menegaskan bahwa SLHS dan IPAL merupakan syarat vital untuk menjamin keamanan, kebersihan, serta kelayakan program makan bergizi gratis (MBG). Tanpa standar tersebut, risiko kontaminasi dan penyakit bawaan makanan (keracunan) dapat mengancam kesehatan anak-anak sekolah. Selain itu, fasilitas tersebut juga berfungsi menjaga kelestarian lingkungan sekitar.
Baca Juga: Gagal Jaga Etika, Aliansi Rakyat Pangandaran Bergerak Preteli Pembelaan Oknum Dewan dalam Kasus MBA
“Jika pengelola mengabaikan kedua syarat ini, otoritas berwenang bisa menghentikan atau menutup sementara operasional SPPG tersebut,” tegas Hesti, Jumat (13/3/2026).
Lebih lanjut, ia merinci bahwa SLHS menjamin penerapan lima kunci keamanan pangan, mulai dari sterilitas alat, penyimpanan pada suhu yang tepat, hingga kualitas tenaga pengolah makanan. Sementara itu, IPAL berperan mencegah pencemaran lingkungan dari limbah cair sisa pencucian bahan pangan dan peralatan dapur, terutama pada area permukiman.
“IPAL menjadi bagian dari penilaian untuk mengurus SLHS. Maka, seluruh SPPG di Pangandaran wajib memperbaiki infrastruktur limbahnya agar memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN),” tambahnya.
Hesti juga mendesak Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) agar segera menanggapi persoalan ini dengan serius. Ia meminta tim Satgas segera turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi dapur di setiap wilayah.
“Satgas MBG harus segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kepatuhan standar ini di lapangan,” tutup Hesti.
(Sajidin)
