PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, meninjau langsung lokasi longsor yang merusak proyek pembangunan rumah relokasi bagi eks penghuni Pasar Wisata Pangandaran di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Rabu (11/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus mengevaluasi keamanan kawasan yang akan ditempati warga penerima manfaat.
Longsor terjadi setelah tebing setinggi sekitar 10 meter runtuh dan menimpa bangunan rumah relokasi yang hampir selesai dibangun. Peristiwa tersebut merusak sebagian bangunan dan memunculkan kekhawatiran terkait kestabilan tanah di sekitar lokasi.
Baca Juga: Jaga Harga Tetap Stabil, Polres Pangandaran Operasi Pangan Murah Selama Ramadhan
Asep datang bersama Kepala Desa Sukahurip, perwakilan Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ikut menangani pembangunan rumah relokasi. Ia ingin memastikan proyek tersebut tetap aman sebelum warga tempati.
“Hari ini kami turun bersama pemerintah desa, PUPR, Dinsos, BPBD, dan KSM untuk melihat langsung kondisi lokasi yang direncanakan menjadi tempat relokasi eks penghuni Pasar Wisata,” ujar Asep di lokasi.
Ia menjelaskan, pemerintah menyalurkan bantuan langsung kepada penerima manfaat untuk membangun rumah relokasi. Warga kemudian membangun rumah secara mandiri atau melalui kelompok masyarakat seperti KSM.
Setelah melihat kondisi lapangan, Asep menilai karakter tanah di kawasan tersebut cukup rawan longsor. Ia menemukan struktur tanah didominasi tanah merah dan batu lempung yang mudah bergerak jika terkena tekanan air atau beban dari atas.
“Jenis tanah di sini tanah merah dan batu lempung. Potensi longsor cukup tinggi kalau tidak melakukan penanganan dengan baik,” katanya.
Langkah Teknis Antisipasi Resiko Longsor
Untuk mengurangi risiko longsor, Asep meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah teknis. Ia mendorong pembangunan terasering di bagian belakang permukiman yang berbatasan langsung dengan tebing agar tekanan tanah dari atas bisa berkurang.
“Di belakang harus membuat terasering, minimal sekitar enam meter. Ini penting supaya tekanan tanah tidak langsung turun ke bangunan,” tegasnya.
Selain terasering, ia juga meminta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di beberapa titik yang memiliki perbedaan ketinggian. Menurutnya, struktur penahan tanah menjadi bagian penting untuk menjaga kestabilan kawasan relokasi.
Asep juga menyoroti sistem drainase di lokasi pembangunan. Ia meminta perencana proyek membuat saluran air yang jelas di setiap kelompok bangunan, termasuk di bagian atas bukit yang mengalami pemotongan tanah.
“Saluran air harus ada di setiap unit, terutama di bagian atas yang dilakukan cutting. Air jangan sampai langsung turun ke bawah karena bisa memicu longsor,” ujarnya.
Selain aspek teknis, Asep meminta pemerintah daerah segera melengkapi dokumen perencanaan pembangunan, termasuk site plan kawasan dan rencana fasilitas pendukung.
Perencanaan Fasilitas Dasar
Ia menilai fasilitas dasar seperti MCK harus masuk dalam perencanaan sejak awal agar kawasan relokasi benar-benar layak huni.
“MCK harus jelas penempatannya. Saya lihat di sini belum ada rencana yang pasti,” katanya.
Asep juga menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan jaringan listrik sebelum warga menempati rumah relokasi. Menurutnya, jalan menuju kawasan tersebut harus cukup lebar agar kendaraan besar bisa masuk.
“Akses jalan harus memadai, minimal truk bisa masuk. Jaringan listrik juga harus sudah siap sebelum rumah warga tempati,” ujarnya.
Terkait kebutuhan tambahan infrastruktur, Asep menyebut DPRD akan menghitung bersama pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan anggaran. Ia berharap sebagian pembangunan bisa masuk dalam perubahan APBD, atau paling lambat penganggarannya pada tahun 2027.
“Mudah-mudahan bisa masuk di perubahan anggaran. Kalau belum memungkinkan, kita upayakan di tahun 2027,” katanya.
Kunjungan tersebut menunjukkan proyek relokasi eks penghuni Pasar Wisata Pangandaran mendapat perhatian serius DPRD, terutama terkait keamanan kawasan dan kelayakan hunian bagi masyarakat yang akan menempatinya.
(Sajidin)
