BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Septi Surya Rukmana, warga asal Kecamatan Leuwigong Kabupaten Garut yang sempat terjebak di Kamboja.
Septi Surya Rukmana di duga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
BACA JUGA:
Kisah Pilu Korban TPPO Kamboja Asal Garut
Wakil Ketua Komisi I DPR RI menjelaskan, Dia bersama kader Partai Demokrat telah menjemput Septi setelah berhasil kembali ke Indonesia.
Menurut Anton, kondisi Septi sangat memprihatinkan setelah mengalami kesulitan selama berada di luar negeri.
“Kami sudah menjemput Mas Septi. Dia terlihat sangat sedih. Di sana kondisinya sudah sangat sulit, makan susah, uang juga sudah tidak punya,” ungkap Anton Sukartono Suratto, Sabtu (7/3/2026).
Dia bersyukur, Septi akhirnya dapat kembali ke tanah air berkat bantuan sejumlah pihak. Termasuk kader Demokrat yang membantu proses kepulangannya.
“Alhamdulillah dengan bantuan Pak Bajuri, dia bisa pulang ke Indonesia,” katanya.
Anton menjelaskan, kasus yang di alami Septi berawal dari tawaran pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Karena tidak nyaman dengan pekerjaan tersebut, Dia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri.
Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih hati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri. Terutama jika proses keberangkatannya tidak jelas.
“Kalau memang ada tawaran seperti ini harus di cek dulu. Biasanya kalau pelatihan atau pekerjaan resmi itu berangkatnya rombongan dan visanya sebagai pekerja, bukan sebagai turis,” jelas Anton.
BACA JUGA:
Korban TPPO Kamboja asal Leuwigoong Garut Bisa Pulang Berkat Partai Demokrat
Dia mengimbau agar masyarakat lebih peka terhadap potensi penipuan atau praktik perekrutan ilegal yang kerap memanfaatkan iming-iming pekerjaan di luar negeri.
Anton juga berharap, kejadian serupa tidak kembali terjadi. Selain masyarakat harus lebih telitijuga pemerintah harus memperkuat sosialisasi dan pengawasan.
“Ini harus jadi pelajaran bagi semua. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri harus benar-benar di cek. Jangan sampai tertipu,” pesan Anton Sukartono Suratto.
Di sisi lain, Anton juga menilai bahwa pemerintah tidak bisa sepenuhnya di salahkan dalam kasus seperti ini. Pasalnya, banyak warga berangkat menggunakan visa wisata sehingga sulit di deteksi sejak awal.
Karena itu, Dia mendorong adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai risiko penipuan berkedok pekerjaan di luar negeri.
“Yang paling penting masyarakat harus lebih waspada. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri, cek dulu kebenarannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tutup Anton.
(Bambang Fouristian)
