TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd Dicky Candranegara, menegaskan bahwa ketahanan daerah menjadi kunci utama menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektoral BPBD Kota Tasikmalaya untuk penyusunan RKPD 2027 di Kantor Damkar Kota Tasikmalaya, Senin (02/03/2026).
Ia menilai laju pembangunan ekonomi akan kehilangan makna apabila wilayah tetap rentan terhadap bencana yang tidak tertangani secara sistematis. Menurutnya, mitigasi harus berjalan seiring dengan agenda pembangunan agar hasil investasi tidak lenyap akibat risiko yang sebenarnya dapat dicegah.
Baca Juga: Reaktivasi Bandara Wiriadinata Dikebut, Tasikmalaya Incar Efek Berganda
Cuaca Ekstrem Masih Dominan
Data kebencanaan menunjukkan Kota Tasikmalaya masih menghadapi tingkat kerawanan tinggi. Sepanjang tahun 2025, tercatat 248 kejadian bencana yang tersebar di 1.014 titik lokasi. Mayoritas kejadian berasal dari cuaca ekstrem dengan 164 kasus, menysul tanah longsor sebanyak 54 kejadian.
Selain itu, daerah ini juga menghadapi ancaman banjir, gempa bumi, risiko teknologi, serta dampak perubahan iklim yang kian kompleks. Kondisi tersebut, kata Diky, menuntut perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi.
“Kami tidak ingin pertumbuhan ekonomi yang sedang kita dorong terganggu oleh bencana yang seharusnya bisa kita antisipasi sejak awal,” tegasnya di hadapan para pemangku kepentingan.
Tiga Arah Kebijakan Strategis
Agar pembangunan 2027 sejalan dengan tema Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik, Diky mengarahkan BPBD untuk memfokuskan program pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan mitigasi berbasis wilayah rawan dengan menjadikan peta risiko sebagai dasar pembangunan infrastruktur.
Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelibatan aktif, sehingga warga tidak hanya menjadi objek penanganan bencana, tetapi subjek yang tangguh dan siap menghadapi risiko. Ketiga, integrasi data dan pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini serta respons cepat yang lebih presisi.
“Musrenbang ini bukan sekadar seremoni. Forum ini memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar terlindungi dari ancaman bencana,” tambahnya.
Melalui Musrenbang sektoral tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya mendorong lahirnya program kolaboratif yang berdampak langsung di lapangan. Dengan perencanaan yang terukur, pemerintah berharap indeks ketahanan daerah meningkat, kepercayaan investor tetap terjaga. Terlebih kesejahteraan masyarakat terus tumbuh di tengah tantangan perubahan iklim global.
(Abdul)
