BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menguatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi berkelanjutan. Pembangunan daerah kini tidak lagi bertumpu pada infrastruktur semata, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar layanan publik semakin adaptif terhadap tuntutan masyarakat modern.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Penilaian Lembaga Administrasi Negara mencatat indeks profesionalitas ASN Jawa Barat pada aspek kompetensi mencapai 37,11 persen dari skor maksimal 40 persen. Capaian ini menempatkan kualitas SDM birokrasi Jawa Barat pada level yang relatif matang dan kompetitif.
Baca Juga: Sebanyak 96 Kandidat Berebut Kursi Dirut PDAM Kota Bandung
Salah satu strategi kunci peningkatan kapasitas aparatur berjalan melalui implementasi Jabar Corporate University. Ekosistem pembelajaran terpadu ini tidak hanya menyediakan pelatihan formal, tetapi juga mendorong budaya belajar mandiri dan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan daerah.
Sepanjang 2025, partisipasi ASN dalam program pengembangan kompetensi tercatat cukup masif. Dalam Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) BPSDM Jabar 2026, Jumat (20/2/2026), Ika Mardiah menyampaikan bahwa lebih dari 31.000 ASN Pemprov Jabar telah mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis sistem terpadu Jabar Corporate University.
Program ini berperan sebagai instrumen penting dalam membangun sistem pembelajaran organisasi yang modern. ASN tidak hanya belajar melalui kelas pelatihan, tetapi juga lewat platform digital, mentoring, serta kolaborasi kerja lintas unit.
Kualitas SDM Birokrasi Jadi Fondasi Utama
Pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas SDM birokrasi menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ASN diharapkan mampu melampaui peran administratif dan tampil sebagai agen inovasi dalam pelayanan publik.
Sekretariat daerah menegaskan, target pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa birokrasi yang unggul. Karena itu, ASN dituntut memiliki pola pikir terbuka terhadap teknologi serta inovasi layanan.
Untuk memperkuat strategi tersebut, pemerintah berencana memetakan kompetensi sekitar 50.000 ASN melalui sistem asesmen terintegrasi. Langkah ini bertujuan agar pengembangan kapasitas aparatur lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan organisasi.
Model Corporate University di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini berada pada tingkat kematangan Advanced. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran telah menyatu dengan budaya kerja birokrasi.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara, Erna Irawati, menegaskan bahwa Corporate University harus melekat sebagai ekosistem pembelajaran organisasi. Dengan budaya belajar yang kuat, harapannya kinerja birokrasi terus meningkat dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(Jingga Sonjaya)
