BANJAR,FOKUSJabar.id: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suardi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah. Ia merespons kritik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan menyatakan bahwa penanganan putus sekolah masuk prioritas utama pembangunan pendidikan di Kota Banjar.
Dedi menjelaskan, jajarannya melakukan pendataan by name by address dan pendekatan persuasif untuk mengajak anak kembali ke jalur pendidikan. Pemerintah mengarahkan mereka ke layanan pendidikan alternatif melalui PKBM serta program Paket A, B, dan C.
Baca Juga: Kritik Keras GMNI Kota Banjar, Kartu Berdaya Hanya Slogan
“Kami turun langsung, mendata, lalu menghubungkan anak-anak ke layanan pendidikan yang sesuai,” ujar Dedi, Senin (23/2/2026).
Ia menambahkan, dinas pendidikan mengoordinasikan penanganan tersebut bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar intervensi tepat sasaran. Pemerintah daerah menggunakan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan.
APS Naik, Berdaya Didik Tunjukkan Dampak
Dedi menyebut program Berdaya Didik mulai menunjukkan hasil nyata. Data Rapor Pendidikan Kota Banjar mencatat APS usia 7–15 tahun tahun ini mencapai 99,96 persen. Angka tersebut naik 1,14 poin dibandingkan capaian 2024 yang berada di angka 98,82 persen.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan biaya personal pendidikan melalui program Berdaya Didik. Sebanyak 1.000 siswa SD menerima bantuan Rp500 ribu per anak, sementara 1.000 siswa SMP memperoleh Rp1 juta per anak. Pemerintah mentransfer dana tersebut langsung ke rekening masing-masing penerima.
“Pemerintah Kota Banjar memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan,” tegas Dedi.
Sebelumnya, GMNI Kota Banjar menilai arah kebijakan pendidikan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Septian Lestari, mempertanyakan efektivitas program Kartu Berdaya yang selama ini menjadi ikon kebijakan.
“Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, atau program ini hanya berhenti sebagai slogan dan pencitraan kebijakan?” ujarnya, Sabtu (21/2/2026) lalu.
GMNI juga menyoroti masih adanya anak-anak di Kota Banjar yang berhenti sekolah sejak jenjang SD dan SMP akibat tekanan ekonomi keluarga. Menurut mereka, bantuan pendidikan dan pembangunan fasilitas belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar keluarga agar anak tetap bersekolah.
(Budiana Martin)
