BANJAR,FOKUSJabar.id: Dalam momentum Hari Ulang Tahun ke-23, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar menilai arah kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.
Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Septian Lestari menyoroti program Kartu Berdaya yang digadang sebagai simbol utama kepemimpinan saat ini.
“Apakah kartu ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, atau hanya sebatas slogan kebijakan dan alat pencitraan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
BACA JUGA: Dinonaktifkan Kemensos, 32 Warga Banjar Ajukan Reaktivasi PBI JKN
Dalam bidang pendidikan, GMNI menilai masih ada warga Banjar yang putus sekolah sejak tingkat SD maupun SMP karena keterbatasan ekonomi. Meski pemerintah telah menyalurkan bantuan dan membangun fasilitas, kebutuhan sehari-hari yang memungkinkan anak-anak tetap bersekolah belum sepenuhnya terjawab.
Sementara di sektor kesehatan, akses layanan dasar dan fasilitas darurat dinilai belum merata. Program BPJS memang hadir, namun sejumlah masyarakat masih menghadapi kendala dalam mendapatkan pelayanan yang lancar.
Septian menegaskan, keberpihakan kebijakan tidak bisa diukur dari jumlah kartu yang dibagikan, melainkan dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Sepertinya yang tidak berdaya itu bukan kartu bapak, tetapi saya yang tidak berdaya melihat kartu bapa,” katanya.
BACA JUGA: Syarat Rumah Makan di Kota Banjar Bisa Buka Saat Ramadan
Ia menambahkan, GMNI tidak menolak Kartu Berdaya, tetapi menolak jika kebijakan itu berhenti sebagai simbol tanpa dampak nyata.
“Masyarakat tidak membutuhkan kartu bernama ‘berdaya’. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak dan dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
(Budiana Martin)
 Kota Banjar menilai arah kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.){kind=link}