PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Langkah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat (Jabar) membenahi sistem parkir di kawasan wisata Pantai Pangandaran mendapat protes keras dari para pedagang dan pelaku usaha setempat.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami turun langsung menemui massa di kawasan Pantai Pangandaran untuk berdialog terkait penataan pariwisata berbasis lalu lintas tersebut.
BACA JUGA:
Munggahan di Pantai Karapyak Pangandaran, Warga Sambut Ramadhan dengan Suasana Tenang
Pertemuan yang berlangsung di pinggir jalan ini menjadi ajang bagi warga untuk menumpahkan keresahan mereka terhadap kebijakan baru pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, sejumlah pedagang menyampaikan keberatannya secara langsung kepada Bupati. Mereka mengeluhkan aturan parkir yang di nilai terlalu ketat.
Lokasi parkir yang di arahkan jauh dari titik berjualan. Mereka khawatir wisatawan enggan mampir yang berujung pada anjloknya pendapatan harian.
”Nasib ekonomi warga lokal yang menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan di sepanjang pantai harus di pertimbangkan. Pemerintah jangan hanya fokus pada kelancaran lalu lintas,” tegas salah satu perwakilan warga.
Para pelaku wisata mendesak agar pemerintah menyediakan fasilitas pendukung atau akses yang memudahkan wisatawan menjangkau area perdagangan jika sistem parkir tersentralisasi tetap di berlakukan.
Mereka berharap ada kebijakan yang lebih adil bagi kelangsungan usaha kecil di kawasan wisata.
Bupati Citra menegaskan, pembenahan ini sangat krusial untuk memperbaiki citra pariwisata Pangandaran yang selama ini tercoreng oleh praktik pungli.
BACA JUGA:
Polres Pangandaran Periksa 22 Saksi Terkait Dugaan Investasi Bodong MBA
Menurutnya, titik parkir yang tidak teratur menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menarik biaya ilegal dari wisatawan.
”Masalah yang paling krusial adalah pungli. Dengan adanya penataan, kita mempersempit ruang gerak oknum,” kata Citra, Selasa (17/2/2026).
Ia menambahkan, titik parkir yang terpusat akan memudahkan pengawasan dan kontrol dari pemerintah daerah maupun aparat terkait.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Bupati Citra menyatakan, kebijakan penataan ini masih dalam tahap percobaan.
Ia memastikan, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan kajian ulang untuk mencari titik tengah.
”Kebijakan ini akan terus di kaji agar menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun,” tegas Citra.
Bupati berharap, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal tetap terjaga demi mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tertib, aman dan bebas pungli.
(Sajidin)



