BANJAR,FOKUSJabar.id: Genap satu tahun memimpin Kota Banjar, duet Wali Kota Sudarsono dan Wakil Wali Kota Supriana menghadapi sorotan tajam dari Aliansi Pemuda Kota Banjar. Kelompok ini menilai realisasi janji politik yang terangkum dalam slogan Banjar Berdaya, Bangun Masagi belum terlihat nyata.
Koordinator Aliansi Pemuda Kota Banjar, Irwan Herwanto, menyebut satu tahun masa jabatan seharusnya cukup untuk meletakkan fondasi pembangunan. Namun, ia melihat pemerintah masih berkutat pada agenda seremonial tanpa gebrakan strategis.
“Hari ini Banjar terasa seperti kota yang mati suri. Tidak ada lompatan berarti dalam sektor-sektor vital,” ujar Irwan kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Aliansi Pemuda menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai mendesak, mulai dari defisit APBD, lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), hingga tingginya angka pengangguran usia produktif. Mereka juga mengkritik minimnya transparansi anggaran serta dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkup pemerintahan.
Evaluasi Total Kinerja OPD
Aliansi Pemuda menegaskan sembilan poin kritik utama:
- Lambatnya pemulihan ekonomi lokal.
- Lemahnya koordinasi antar-OPD.
- Minimnya transparansi anggaran.
- Visi Banjar MASAGI dianggap sebatas slogan.
- Krisis fiskal akibat lemahnya perencanaan PAD.
- Reformasi birokrasi semu dengan penempatan pejabat non-merit.
- Suburnya praktik KKN di eksekutif dan legislatif.
- Gagalnya Banjar menjadi magnet investasi.
- Tingginya angka pengangguran usia produktif.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Aliansi Pemuda mengajukan sepuluh tuntutan kepada pemerintah daerah. Tuntutan itu mencakup evaluasi total kinerja OPD, percepatan program ekonomi kerakyatan, pembenahan infrastruktur publik, penguatan transparansi anggaran, serta penandatanganan pakta integritas baru untuk memastikan komitmen terhadap janji kampanye.
“Kami tidak datang sebagai musuh pemerintah. Kami hadir sebagai alarm agar pemerintah tidak terlena dalam zona nyaman,” tegas Irwan.
Aliansi Pemuda memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pemerintah untuk memberikan respons resmi. Jika tidak ada tanggapan, mereka menyatakan siap menggelar aksi dengan massa yang lebih besar sebagai bentuk tekanan publik.
Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kota Banjar, kritik tersebut menjadi refleksi atas kondisi daerah. Irwan menilai Banjar sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam tata kelola anggaran dan integritas pemerintahan.
“Krisis anggaran menunjukkan lemahnya manajemen. Jika praktik KKN benar terjadi, itu berarti pengkhianatan terhadap amanat rakyat,” pungkasnya.
Aliansi Pemuda Kota Banjar sendiri terdiri dari 23 organisasi kepemudaan, di antaranya KNPI, Pemuda Pancasila, HMI, PMII, GMNI, IMM, hingga GP Ansor.
(Budiana Martin)
