BANJAR, FOKUSJabar.id: Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar, Irwan Herwanto apresiasi Kejari terkait kasus korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Banjar jilid 2 statusnya kini naik ke penyidikan.
“Langkah ini harus menjadi momentum cuci gudang untuk membersihkan parlemen dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara,” ungkap Irwan Hermanto, Selasa (10/2/2026).
Dengan naik ke penyidikan, lanjut dia, sebagai sinyal bahwa kotak pandora korupsi di DPRD Kota Banjar mulai terbuka lebar.
Baca Juga: Hari Jadi ke-23 Kota Banjar, PTMSI Gelar Pertandingan Tenis Meja
“Kami menuntut kejujuran dan keberanian Kejari. Dan Jilid 2 ini harus menjadi babak akhir bagi para koruptor di Kota Banjar ini. Dan jangan sampai para koruptor tersebut lolos dari jeratan hukum,” tegasnya.
Dengan status kasus ini naik ke penyidikan, kata Irwan, hal itu menunjukkan bahwa adanya bukti permulaan yang cukup. Dan kasus korupsi sebelumnya menyeret mantan ketua DPRD Kota Banjar yaitu DRK dan sekertaris DPRD Kota Banjar R.
Dan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Irwan menjelaskan, bahwa bukan peristiwa tunggal melainkan melibatkan jejaring yang lebih luas lagi.
“Hal ini merupakan efek domino dari putusan pengadilan. Jika fakta hukum sudah benderang, maka tidak ada alasan bagi Kejari untuk segera penetapan tersangka baru yang diduga turut menikmati aliran dana haram tersebut,” ujarnya.
Harus Terungkap Aktornya
Terkait hal tersebut, Irwan meminta supaya kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD jilid 2 ini harus terungkap siapa saja aktor lain yang terlibat sampai ke akar-akarnya.
Baca Juga: Harga Daging Ayam dan Telur di Banjar Naik Jelang Ramadan
“Kami juga menekankan supaya Kejari Kota Banjar turut soroti peran eksekutif. Kami mendesak penyidik juga membidik peran oknum di jajaran eksekutif yang menandatangani atau meloloskan regulasi tunjangan tersebut. Tanpa restu oknum eksekutif, anggaran siluman ini tidak akan mungkin cair,” tegasnya.
Masyarakat tentu tidak akan membiarkan kasus ini menguap, maka dengan itu, Irwan menyerukan kepada seluruh elemen di Kota Banjar untuk mengawal setiap proses hukum yang sedang di tangani Kejaksaan.
“Keadilan harus tegak, bukan hanya bagi mereka yang sudah di vonis, tapi bagi semua yang terlibat dalam pemufakatan jahat ini. Kami mendesak Kejari Kota Banjar untuk bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa tekanan politik dari pihak manapun demi memulihkan marwah Kota Banjar,” pungkasnya.
(Agus Purwadi)


