GARUT, FOKUSJabar.id: Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) memicu kritik tajam dari sejumlah kalangan masyarakat.
Hal tersebut menyusul adanya temuan pengiriman makanan ganda ke sekolah yang sama pada Selasa (3/2/2026) lalu.
BACA JUGA:
SPPG Cisewu II Dapat “Surat Cinta” dari Penerima Program MBG
Mereka menilai buruk dan lemahnya koordinasi serta pengaturan distribusi antarpihak. Yakni, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Datarpari Desa Mekarmulya Kecamatan Talegong, Ojat K mengungkapkan, sebuah sekolah di Desa Mekarwangi menerima kiriman menu MBG dari dua dapur sekaligus. Yakni Dapur Datarpari dan Selaawi.
“Dapur Datarpari sebenarnya sudah berjalan dua minggu melayani sekolah di Desa Mekarwangi dan sebagian Selaawi. Namun tiba-tiba ada pengiriman lagi dari dapur lain ke lokasi yang sama,” tegas Ojat.
Kritik Atas Manajemen Distribusi
Ojat menilai, insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajemen dalam pemetaan wilayah layanan.
Menurutnya, jika terdapat dapur baru yang mulai beroperasi, seharusnya di arahkan untuk menyisir wilayah yang belum tersentuh program. Seperti Desa Mekarmukti guna mencapai pemerataan yang sebenarnya.
“Kalau tujuannya pemerataan, prioritasnya harus sekolah yang belum kebagian. Ini justru menumpuk di wilayah yang sudah jelas-jelas terlayani. Manfaat program jadi tidak maksimal dan cenderung boros,” ungkapnya.
BACA JUGA:
Sinkronkan Program Jalan, Bupati Garut Temui Ditjen Bina Marga di Jakarta
Selain masalah teknis, Ojat juga menyoroti proses pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan Talegong yang melibatkan unsur Forkopimcam dan kepala desa.
Dia menyayangkan ketidakhadiran penanggung jawab (PIC) Dapur Datarpari dalam musyawarah tersebut. Sehingga keputusan di anggap tidak representatif.
Kejanggalan lain yang di temukan adalah terkait dokumen berita acara hasil musyawarah yang disinyalir tidak di bubuhi stempel resmi. Meski sudah ditandatangani oleh pejabat setempat.
“Secara administrasi ini patut di kaji ulang karena hanya tanda tangan tanpa cap resmi. Kami berharap evaluasi menyeluruh segera di lakukan agar program ini benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Menanggapi polemik tersebut, Koordinator SPPI Kecamatan Talegong, Rosidin menyatakan, pihaknya tengah melakukan langkah-langkah penanganan.
Saat di mintai keterangan soal kesemrawutan distribusi, Dia mengaku sedang melakukan koordinasi internal.
“Mohon izin pak, saya lagi koordinasi masalah ini,” singkat Rosidin melalui sambungan telpon.
(Y.A. Supianto)
 di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) memicu kritik tajam){kind=link}