TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Halaman Balekota Tasikmalaya belakangan menarik perhatian publik. Sejumlah spanduk bernada kritik tajam terpampang di pagar kantor Wali Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, Kecamatan Bungursari. Spanduk-spanduk itu menyasar langsung kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan.
Pesan yang tertulis mencerminkan kekecewaan warga. Mereka menilai Wali Kota lebih sering menghadiri agenda seremonial bersama pejabat pusat dibandingkan membuka ruang dialog dengan masyarakat yang menyuarakan aspirasi secara langsung.
Baca Juga: Pejabat Luar Daerah Perkuat Jabatan Strategis Pemkab Tasikmalaya
Isi spanduk juga menyinggung sikap Wali Kota yang dianggap enggan menemui massa aksi. Penilaian itu muncul setelah beberapa aksi unjuk rasa di depan Balekota berakhir tanpa pertemuan dengan orang nomor satu di Kota Tasikmalaya tersebut. Situasi itu memicu anggapan bahwa pemerintah kota tidak serius merespons tuntutan warganya.
Menanggapi sorotan publik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya, Amran Saefullah, menegaskan bahwa Wali Kota tidak menutup diri terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, padatnya agenda dan kegiatan luar daerah, termasuk ke Jakarta, membuat Wali Kota belum sempat menemui massa aksi.
“Pak Wali Kota bukan menolak bertemu masyarakat. Beliau memiliki agenda yang cukup padat, termasuk kegiatan di luar kota,” ujar Amran, Selasa (3/2/2026).
Ruang Dialog Bersama Wali Kota
Amran menambahkan, Wali Kota berencana membuka ruang dialog dalam waktu dekat. Salah satu agendanya ialah pertemuan dengan elemen mahasiswa untuk berdiskusi secara terbuka.
“Rencananya pada 6 Februari nanti, Wali Kota akan bertemu mahasiswa. Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan ialah optimalisasi pemanfaatan Gedung Creative Center (GCC) di kawasan Olahraga Dadaha,” jelasnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kekecewaan masyarakat. Publik terus mendorong Wali Kota agar bersikap lebih proaktif, hadir langsung mendengar keluhan warga, dan fokus menyelesaikan persoalan riil yang mereka hadapi, bukan sekadar mengikuti agenda seremonial.
Spanduk-spanduk yang terpasang di Balekota menjadi simbol akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Warga menilai pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi, lemah dalam pengawasan tata ruang, serta tidak maksimal menjaga aset negara.
Sebagai pemimpin daerah, Wali Kota memegang tanggung jawab moral dan politik untuk membuka ruang komunikasi dua arah. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, dan menuntut pemerintah hadir, mendengar, serta merespons secara aktif tanpa harus menunggu tekanan publik.
(Seda)
