TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, Kecamatan Bungursari, Jumat (30/1/2026) sore.
Massa aksi datang menggunakan sepeda motor dan satu unit mobil komando, lengkap dengan atribut organisasi. Aksi berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Safari Ramadhan 2026 Jadi Ajang Strategis Promosi Produk Unggulan di Tasikmalaya
Demonstrasi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan setelah satu tahun menjabat.
Sejak awal aksi, massa berharap dapat berdialog langsung dengan Wali Kota. Namun kekecewaan mencuat karena yang bersangkutan tidak hadir menemui para demonstran. Situasi pun sempat memanas ketika massa mencoba mendekati area dalam Balekota, namun barikade aparat keamanan menghadang.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat tak terhindarkan. Dalam insiden tersebut, seorang mahasiswa mengalami luka di bagian pelipis dan tangan, yang diduga terjadi saat desakan berlangsung.
Di tengah aksi, massa juga membakar ban bekas sebagai simbol protes, sembari menyuarakan tuntutan dengan lantang.
Kritik Keras Terhadap Kepemimpinan Viman–Dicky
Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Abdul Aziz, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik keras terhadap jalannya pemerintahan Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Viman–Diky selama setahun terakhir.
“Kami menilai sejumlah program unggulan seperti Tasik Gemas, Tasik Pintar, dan Tasik Nyaman belum berjalan optimal. Semua masih terkesan seremonial,” ujarnya.
Ia mencontohkan program Tasik Pintar yang menargetkan wajib belajar 12 tahun. Namun realitas di lapangan masih menunjukkan banyak warga yang hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SMP atau sembilan tahun.
Selain sektor pendidikan, PMII juga menyoroti pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, termasuk banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Kebijakan pembangunan infrastruktur pun kerap berbenturan dengan regulasi yang berlaku.
“Kami merasa tidak dihargai. Sudah berulang kali melakukan aksi, namun Wali Kota tidak pernah hadir. Ini memunculkan kesan bahwa pimpinan daerah anti kritik,” tegas Aziz.
Ia mengakui aksi hari ini belum mencapai tujuan maksimal karena tidak adanya dialog langsung dengan Wali Kota. PMII pun mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sebelum membubarkan diri, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Antaranya optimalisasi pelayanan bagi korban kekerasan dan bullying, validasi data kemiskinan dan perbaikan tata kelola sampah. Kemudian penguatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, serta penghentian alih fungsi lahan pertanian.
“Sore ini kami membubarkan diri. Tetapi kami tidak akan pernah mundur untuk terus mengawal dan mengkritisi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya,” pungkasnya.
(Seda)
