BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai bersiap menghadapi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang di jadwalkan pada 2026.
Proyek transportasi massal itu di yakini akan meningkatkan konektivitas wilayah. Namun di sisi lain, pembangunan proyek BRT berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan serta menimbulkan kekhawatiran di kalangan PKL dan pengguna jalan.
BACA JUGA:
50 Korban Longsor Cisarua KBB Ditemukan
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, Pemerintah Kota memilih fokus menyelesaikan persoalan perparkiran dan PKL sebagai langkah awal sebelum proyek tersebut di jalankan.
Menurutnya, dua sektor tersebut menjadi titik paling terdampak dalam proyek BRT dan harus di selesaikan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Yang pertama harus kita selesaikan adalah persoalan perparkiran dan PKL. Keduanya pasti terdampak pembangunan BRT. Ini sedang kita bereskan supaya kita bisa menghadapi proses ini dengan tenang,”kata Farhan, Kamis (29/1/2026).
Farhan mengakui belum dapat memberikan kepastian terkait skema akhir pembangunan BRT. Termasuk potensi kemacetan hingga 2027.
Ia menegaskan, kehati-hatian menjadi hal utama agar kebijakan yang di ambil tidak merugikan masyarakat.
“Saya mohon maaf, belum bisa memberikan kepastian. Karena kita ingin memastikan skema penanganan ini bisa di terima oleh semua masyarakat,” katanya.
Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai reaksi yang wajar. Ia menilai kekhawatiran utama warga adalah potensi penggusuran akibat proyek BRT.
BACA JUGA:
Wali Kota Bandung Belum Terima Surat Panggilan Dari Kejari
“Wajar jika ada penolakan. Karena dalam persepsi warga mereka khawatir akan di gusur. Kita akan dialog,” ucapnya.
Terkait kemungkinan relokasi PKL, belum ada keputusan. Pemerintah akan mengedepankan dialog untuk mengetahui kondisi dan perkembangan usaha para PKL di Cicadas.
“Kita dialog dulu. Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di Cicadas seperti apa. Belum tahu apakah akan di relokasi atau tidak,” jelasnya.
Farhan memastikan, angkutan kota (angkot) tidak akan di hilangkan setelah BRT beroperasi. Angkot akan di fungsikan sebagai feeder dengan jalur yang tetap sama. Yakni jalur TMP.
“Angkot tidak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder. Jalurnya sudah ada dan tidak berubah,” ungkapnya.
Pihaknya juga berencana akan berkomunikasi dengan tiga koperasi angkot. Yakni, Kopamas, Kobuter dan Koputri terkait program peremajaan armada.
“Saya akan bicara dengan tiga koperasi angkot. Mereka punya program peremajaan angkot. Jadi ke depannya penggunaan angkot listrik di nilai dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kembali minat masyarakat menggunakan transportasi umum,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung mulai bersiap menghadapi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang di jadwalkan){kind=link}