CIAMIS,FOKUSJabar.id: Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menghadirkan program prioritas nasional di Tatar Galuh terus diperkuat. Salah satu fokus utama yang didorong adalah sektor pendidikan sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial RI, Selasa (27/1/2026). Agenda utama pertemuan membahas peluang pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Baca Juga: Jalan Baregbeg–Sukadana Mulus Kembali, Warga Apresiasi Respons Cepat Pemkab Ciamis
Dalam pertemuan itu, Herdiat menyampaikan apresiasi atas inisiatif Sekolah Rakyat yang menjadi gagasan dari Kementerian Sosial. Menurutnya, program tersebut menjadi terobosan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sekaligus menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Herdiat juga menegaskan kesiapan Pemkab Ciamis untuk mendukung penuh realisasi program tersebut. Sebagai bukti keseriusan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah opsi lokasi pembangunan. Salah satunya lahan seluas lebih dari 10 hektare di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu. Kawasan tersebut memiliki potensi sebagai pusat pendidikan terpadu yang berkelanjutan.
Menanggapi usulan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Ciamis memiliki peluang besar untuk direalisasikan. Ia menegaskan, selama lahan telah berstatus clean and clear secara administratif maupun hukum. Kemudian proses pembangunan dapat mulai terlaksana tahun ini sesuai tahapan perencanaan.
Fondasi Utama Pelaksanaan Program Sosial Pemerintah
Selain isu pendidikan, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama pelaksanaan program sosial pemerintah. DTSEN menjadi basis data terpadu yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kondisi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pertanian dan ketenagakerjaan.
“Pemutakhiran DTSEN harus berlangsung secara berkala dengan melibatkan seluruh unsur. Mulai dari pemerintah daerah, Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, hingga Badan Pusat Statistik,” ujar Gus Ipul.
Melalui data yang akurat dan mutakhir, pemerintah berharap seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Sekolah Rakyat, dapat tepat sasaran. Serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
