BANDUNG,FOKUSJabar.id Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menghadapi krisis pengelolaan sampah pasca penghentian operasional insinerator. Salah satu terobosan yang diluncurkan adalah program Petugas Pemilah Pengolah (Gaslah), yang difokuskan pada pengurangan sampah langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Program ini ditargetkan mampu menekan hingga 40 ton sampah organik per hari, dengan melibatkan ribuan petugas yang ditempatkan di tingkat rukun warga (RW).
Baca Juga: Soal Pencarian Korban Longsor Cisarua KBB, Ini Kata Wagub Jabar
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan dalam rancangannya Gaslah sebagai sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah terkecil. Sebanyak 1.596 petugas direkrut dengan skema satu petugas satu RW, yang bertugas memastikan warga memilah sampah sejak dari rumah.
“Setiap pagi petugas akan mendatangi rumah warga untuk memastikan pemilahan sampah berjalan. Sampah organik pengolahannya langsung di kelurahan, sementara nonorganik diangkut oleh armada,” ujar Farhan usai peresmian program Gaslah di Alun-Alun Ujungberung, Senin (26/1/2026).
Menurut Farhan, setiap kelurahan dalam target mampu mengolah 25 kilogram sampah organik per RW per hari. Dengan rata-rata 10 RW per kelurahan, jumlah sampah yang bisa diolah mencapai 250 kilogram per hari di setiap wilayah.
“Tugas lurah memang berat, karena setiap kelurahan wajib memiliki fasilitas pengolahan sampah organik,” katanya.
Pengolahan sampah organik melalui berbagai metode, seperti budidaya maggot dan komposter. Manfaat dari hasilnya untuk mendukung program Buruan Sae di masing-masing kelurahan.
TPA Sarimukti Berada pada Tahap Kritis
Farhan menegaskan, memilih pendekatan ini karena kondisi TPA Sarimukti yang sudah berada pada tahap kritis. Oleh sebab itu, pengolahan sampah tidak lagi bertumpu pada tempat pembuangan akhir maupun TPS.
“Fokus kita sekarang adalah pengolahan di sumber. Gaslah bukan sekadar petugas angkut, tetapi juga edukator agar pengelolaan sampah berhenti di level RW,” tegasnya.
Untuk sampah nonorganik, pengelolaannya di tingkat kecamatan melalui optimalisasi TPS agar proses pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan lebih tertib.
“Saya sudah mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov bahwa Sarimukti benar-benar kritis. Maka tidak ada pilihan lain selain mengelola sampah dari sumbernya,” ungkap Farhan.
Dari sisi anggaran, setiap petugas Gaslah menerima gaji Rp1.250.000 per bulan, dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp27 miliar per tahun.
“Dari 1.596 pendaftar, sekitar 900 sudah direkrut, 300-an masih proses, dan sekitar 400 gugur dalam seleksi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Bandung, Darto, menyampaikan program Gaslah akan terus meluas hingga seluruh RW terisi penuh. Jam kerja petugas bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah, di bawah koordinasi lurah dan ketua RW.
“Targetnya satu petugas bisa mengolah 25 kilogram sampah organik per hari. Kalau konsisten, satu kota bisa mengurangi sekitar 40 ton per hari,” kata Darto.
DLH juga menyiapkan sistem pelaporan berbasis dashboard untuk memantau kinerja petugas secara real time. Adapun penanganan sampah pasar akan melalui mekanisme tersendiri di luar skema Gaslah.
“Begitu petugas mulai bekerja, target harus berjalan. Sistem pelaporan sudah kami siapkan dan bisa dipantau,” jelasnya.
Meski demikian, Darto menekankan peran aktif masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Petugas ada bukan berarti warga lepas tangan. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
