TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ribuan guru honorer madrasah dan sekolah swasta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Bungursari, Senin (26/1/2026) sore. Aksi ini menjadi luapan kekecewaan atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada tenaga pendidik honorer.
Massa aksi datang dari berbagai daerah, mulai Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, hingga Garut. Mereka menuntut keadilan atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara nasib guru honorer hingga kini masih belum memiliki kejelasan status.
Baca Juga: Terjepit Tambang Pasir, Situs Lingga Yoni Tasikmalaya Menunggu Uluran Tangan Pemerintah
Dengan mengenakan pakaian hitam putih, para guru membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan dan kepantasan kebijakan. Aksi dipimpin langsung Ketua Umum Persatuan Guru Madrasah (PGM) Asep Rizal bersama Sekretaris Jenderal PGM Arip Ripandi, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Setibanya di Balekota, perwakilan massa diterima Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Candra Negara, Sekretaris Daerah Asep Goparulloh, anggota DPRD Kota Tasikmalaya Habib Kosim Nurwahab, Kepala Kesbangpol Ade Hendar, serta Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto.
Koordinator aksi, Arip Ripandi, menyampaikan demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam para guru honorer terhadap kebijakan yang mencederai rasa keadilan.
“Kebijakan pengangkatan pekerja SPPG menjadi PPPK sangat melukai hati kami. Guru-guru honorer dan sekolah swasta sudah puluhan tahun mengabdi, namun sampai hari ini belum ada kejelasan status,” ujar Arip.
Pengangkatan SPPG jadi PPPK Terlalu Mudah
Ia menilai pemerintah terlalu mudah mengangkat pekerja SPPG yang baru bekerja sekitar enam bulan. Sementara guru honorer madrasah yang telah puluhan tahun mengabdikan diri justru terabaikan.
“Coba berpikir secara rasional, pekerja SPPG baru enam bulan sudah bisa jadi PPPK. Sementara guru honorer yang puluhan tahun mencerdaskan bangsa justru tidak mendapat perhatian,” tegasnya.
Arip menegaskan, aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan seruan moral agar pemerintah bersikap jujur, adil, dan rasional dalam menetapkan kebijakan.
“Ini bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi demi keberlanjutan dunia pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, mengaku tersentuh dengan perjuangan para guru honorer. Ia bahkan tak kuasa menahan haru saat massa aksi menyanyikan lagu Hymne Guru.
“Terus terang saya menangis. Ayah saya juga seorang guru. Jadi saya bisa merasakan bagaimana perasaan para guru honorer yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa perjuangan para guru honorer merupakan perjuangan mulia dan patut mendapatkan dukungan. Ia menegaskan bahwa Pemkot Tasikmalaya akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah hal yang wajar. Insyaallah seluruh aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia juga berharap kebijakan pemerintah tidak justru menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
Menutup aksi, massa menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respon. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan hingga ke Istana Negara agar jeritan para guru honorer terdengar langsung oleh Presiden.
(Seda)
