TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Di tengah tekanan ekonomi yang memaksa warga berhemat, pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya justru menuai tanda tanya.
Awal 2026 di buka dengan kondisi fiskal yang berat, APBD Kota Tasikmalaya mengalami defisit besar. Sementara sejumlah pos belanja rutin di organisasi perangkat daerah (OPD) justru tercatat melonjak signifikan.
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp219 miliar atau sekitar 18,5 persen membuat Pemkot Tasikmalaya harus melakukan efisiensi ketat. Terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun di sisi lain, data belanja menunjukkan adanya pos anggaran yang di nilai tidak sejalan dengan semangat penghematan.
Baca Juga: Ribuan Guru Honorer Demo Balekota Tasikmalaya, Tuntut Keadilan Status PPPK
Belanja Konsumsi BPKAD Jadi Sorotan
Perhatian publik tertuju pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam pengendalian anggaran. Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026, BPKAD tercatat mengalokasikan sekitar Rp884,9 juta hanya untuk belanja makan dan minum.
Anggaran tersebut terbagi ke dalam 52 paket pengadaan langsung, dengan nilai per paket bervariasi. Beberapa kegiatan rapat bahkan tercatat menelan anggaran hingga Rp78 juta sampai Rp89 juta.
Aktivis lokal, Fadli Khoerullah, mempertanyakan rasionalitas belanja tersebut di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
“Bagaimana mungkin masyarakat di minta memahami keterbatasan anggaran saat jalan rusak belum tertangani. Sementara belanja konsumsi di kantor pengelola keuangan hampir menyentuh satu miliar rupiah,” kritiknya.
Anggaran Internet Diskominfo Dinilai Tak Efisien
Sorotan juga datang dari DPRD Kota Tasikmalaya. Ketua Fraksi PKB, Asep Endang Nur Syam, mengungkap adanya indikasi pemborosan pada belanja jaringan internet dan intranet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Ia membeberkan setidaknya tiga persoalan utama yang perlu di evaluasi secara serius. Pertama, pemisahan anggaran antara internet dan intranet yang di nilai tidak efisien. Karena keduanya berjalan di atas infrastruktur jaringan yang sama.
Kedua, belanja kabel fiber optik yang terus muncul hampir setiap tahun. Asep mempertanyakan kejelasan status aset tersebut.
“Apakah kabel itu di sewa, di beli atau setiap tahun selalu di anggarkan ulang? Ini perlu kejelasan,” ujarnya.
Ketiga, lemahnya skala prioritas anggaran. Menurut Asep, Diskominfo seharusnya lebih fokus pada program strategis seperti digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak parkir dan hotel, dibandingkan terus membiayai belanja rutin yang membengkak.
Ketimpangan Efisiensi dan Krisis Kepercayaan
Situasi ini memunculkan kesan adanya ketimpangan dalam penerapan kebijakan efisiensi. Di satu sisi, Pemkot Tasikmalaya telah memangkas belanja infrastruktur, mengurangi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta menyesuaikan berbagai pos operasional. Namun di sisi lain, belanja rutin di OPD strategis justru masih terlihat longgar.
“Upaya peningkatan PAD tidak akan berdampak signifikan jika kebocoran belanja rutin tidak segera disumbat,” tegas Asep Endang, Senin (26/1/2026).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Publik Menunggu Sikap Tegas Wali Kota
Kini, sorotan publik mengarah pada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Masyarakat dan DPRD menantikan keberanian kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RUP 2026, termasuk audit belanja non-prioritas yang dinilai tidak selaras dengan kondisi fiskal daerah.
Tanpa transparansi dan langkah korektif yang tegas, defisit ratusan miliar rupiah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Tasikmalaya ke depan.
(Abdul)
