spot_img
Kamis 22 Januari 2026
spot_img

Musrenbang Mangkubumi Tasikmalaya Fokus Infrastruktur dan Digitalisasi UMKM

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Keterbatasan anggaran tak menyurutkan semangat pembangunan di Kelurahan Mangkubumi. Hal itu tercermin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Kelurahan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Kamis (22/01/2026), yang menitikberatkan pada penanganan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi berbasis digital.

Forum perencanaan tahunan ini menjadi ruang strategis bagi warga, RT/RW, LPM, serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pemangku kebijakan. Sejumlah anggota DPRD Kota Tasikmalaya turut hadir, di antaranya H. Heri Ahmadi, Hj. Siti Hajar, dan Hj. Nurjanah.

Baca Juga: Pengelolaan SPBU Ciherang Tasikmalaya, Warga Tuntut Asuransi Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial

Efisiensi Jadi Kunci Pembangunan

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah yang sedang menurun menuntut perencanaan yang lebih matang dan selektif.

“Kita harus realistis. Anggaran berkurang, sehingga pembangunan harus benar-benar mengedepankan skala prioritas dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Heri dalam sambutannya.

Ia menegaskan, usulan yang masuk harus difokuskan pada kebutuhan paling mendesak agar tidak hanya menjadi daftar keinginan tanpa realisasi.

Sentra Alas Kaki Diminta Beradaptasi

Dalam Musrenbang tersebut, Heri juga menyoroti menurunnya daya saing sentra industri alas kaki khas Mangkubumi. Menurutnya, perubahan pola pasar akibat masifnya perdagangan digital tidak bisa dihindari.

Ia mendorong para perajin untuk mulai bertransformasi dari pemasaran konvensional menuju platform digital. “Kalau ingin bertahan, pelaku UMKM harus berani masuk ke ekosistem digital agar produk lokal tetap bersaing,” tegasnya.

Banjir dan Jalan Lingkungan Dominasi Usulan

Sementara itu, Lurah Mangkubumi, Mamat Rahmat, S.IP, menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini menerima sekitar 30 usulan pembangunan. Dari jumlah tersebut, persoalan lingkungan dan infrastruktur menjadi isu paling dominan.

“Masalah banjir masih sering terjadi, terutama akibat dampak pembangunan jalan provinsi yang memicu genangan air ke pemukiman warga,” ungkap Mamat.

Selain banjir, perbaikan jalan lingkungan juga menjadi perhatian utama karena masih banyak akses warga yang kondisinya rusak. Di sektor pengelolaan air, pihak kelurahan berencana melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait pembangunan embung atau kolam retensi dalam target mulai berjalan pada 2026.

Harapan Pembangunan Tepat Sasaran

Melalui Musrenbang ini, pemerintah kelurahan berharap pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas hidup dan ekonomi warga secara berkelanjutan.

“Kami ingin aspirasi masyarakat benar-benar ada tindak lanjut, bukan sekadar menjadi catatan, tapi terwujud sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” pungkas Mamat Rahmat.


(Abdul)

spot_img

Berita Terbaru