BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah membahas masa depan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Pembahasan tersebut menyangkut konsep pengelolaan hingga fungsi kawasan Bandung Zoo ke depan.
BACA JUGA:
17 Ruas Jalan Destinasi Wisata Kota Bandung Akan Diperbaiki
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pembahasan melibatkan tiga tingkat pemerintahan karena kewenangan yang berbeda.
Aset kebun binatang merupakan milik Pemerintah Kota Bandung. Sementara Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan melalui dinas kehutanan dan konservasi.
Adapun satwa di lindungi berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
“Pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedang mendiskusikan masa depan Bandung Zoo. Apakah tetap menjadi kebun binatang dengan konsep yang sekarang, berbeda atau bahkan bukan kebun binatang sama sekali. Ini masih dalam tahap pembicaraan,” kata Farhan, Selasa (13/1/2026).
Farhan menegaskan, kondisi kebun binatang saat ini tetap di fungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat di akses publik. Di dalamnya terdapat satwa-satwa di lindungi yang merupakan titipan negara dan di jaga bersama oleh seluruh pihak terkait.
“Masyarakat yang ingin datang silahkan selama mengikuti aturan keluar masuk yang telah di tetapkan,” katanya.
Terkait arah kebijakan ke depan, terdapat tiga opsi yang tengah di kaji bersama. Opsi pertama, mempertahankan kebun binatang seperti kondisi saat ini.
Opsi kedua mengembangkan taman margasatwa dengan jumlah satwa lebih sedikit namun memperluas ruang terbuka hijau. Dan opsi ketiga, menjadikan kawasan tersebut sepenuhnya sebagaiRTH.
BACA JUGA:
Perkara Wawalkot Bandung Berlanjut ke Sidang Tipikor
“Opsi kedua dan ketiga ini sejalan dengan target kita untuk meningkatkan RTH Kota Bandung hingga dua kali lipat,” ucapnya.
Farhan mengatakan, ketiga opsi tersebut masih terbuka dan belum ada keputusan yang mengerucut pada salah satu konsep. Hasil kajian masih dalam proses penelaahan dan akan dibahas lebih lanjut oleh ketiga pihak.
“Belum tahu arahnya ke mana. Tiga-tiganya masih terbuka. Targetnya, paling lama dalam dua bulan ke depan kita sudah punya keputusan bersama,” ungkapnya.
BACA JUGA:
Damkarmatan Kota Bandung Ajukan DAK Rp270 Miliar ke Pemerintah Pusat
Farhan juga memastikan kebutuhan pakan satwa saat ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Sementara itu, aset kawasan Kebun Binatang Bandung masih dijaga dan dikuasai 100 persen oleh Pemerintah Kota Bandung. Pengelolaan berada di bawah supervisi Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jadi untuk sekarang kondisinya masih berjalan seperti ini sambil menunggu hasil pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung tengah membahas masa depan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) bersama Pemerintah Provinsi){kind=link}