PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal, khususnya dari sektor perikanan budidaya.
Kepala DKPKP Pangandaran, Usep Ependi, mengatakan pihaknya tengah menyusun perencanaan matang guna memastikan ketersediaan pasokan pangan daerah untuk mendukung program nasional tersebut yang ditargetkan berjalan optimal pada tahun 2026.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan ke Pangandaran Saat Libur Nataru 2026, Meningkat 116 Persen
“Saat ini kami sedang menghitung kebutuhan MBG dan menyesuaikannya dengan kapasitas produksi daerah. Harapannya, pembudidaya ikan bisa mendapatkan dukungan benih, kemudian hasil produksinya diserap untuk mendukung program MBG,” ujar Usep, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan DKPKP adalah memetakan potensi dan kapasitas produksi perikanan di setiap kecamatan dengan pendampingan penyuluh perikanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
Menurut Usep, sistem penyaluran hasil produksi tidak dilakukan secara langsung dari kelompok pembudidaya ke dapur MBG. Pemerintah daerah menyiapkan skema distribusi terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor, dengan mengedepankan pemanfaatan komoditas lokal seperti ikan, telur, ayam, serta pangan daerah lainnya.
“Kami ingin produk lokal benar-benar siap dari hulu ke hilir. Koperasi desa akan menjadi simpul distribusi yang menghubungkan pembudidaya dengan penyedia MBG,” jelasnya.
Budidaya Ikan Nila Penopang Kebutuhan MBG di Pangandaran
Dalam skema tersebut, budidaya ikan nila terproyeksikan menjadi salah satu komoditas utama penopang kebutuhan MBG. Usep menilai, jika skema ini berjalan, para pembudidaya ikan di Pangandaran akan memperoleh kepastian pasar yang selama ini menjadi tantangan utama sektor perikanan budidaya.
“Jumlah pelajar di Pangandaran mencapai sekitar 100 ribu orang. Jika konsumsi ikan sekitar 10 ons per siswa, kebutuhan bisa mencapai 10 ton per bulan. Itu baru dari satu menu ikan dalam satu pekan,” ungkapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, DKPKP memerlukan kolam budidaya dalam perkiraan seluas sekitar 15 hektare yang tersebar di 10 kecamatan. Setiap wilayah akan mendapat pendampingan dari penyuluh perikanan agar produksi berjalan optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, DKPKP juga mendorong peran Balai Benih Ikan (BBI) di Pangandaran agar mampu memenuhi kebutuhan benih secara mandiri. Seluruh langkah tersebut harapannya dapat berjalan efektif seiring implementasi penuh Program Makan Bergizi Gratis pada 2026 mendatang.
(Sajidin)
 Kabupaten Pangandaran menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Program MBG){kind=link}