BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemprov Jabar berhasil melaksanakan belanja secara efektif. Sehingga SilPa pada APBD 2025 hanya Rp500 ribu.
Minimnya SilPa Pemprov Jabar menandakan bahwa APBD telah digunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:
Pemprov Jabar-Kuba Jajaki Kolaborasi Strategis Bidang Kebencanaan
Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, keuangan daerah merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
SilPa yang minim pada 2025 menandakan belanja APBD dilakukan secara efektif.
“Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten/kota. Catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” tegas Herman, Rabu (7/1/2026).
Kondisi SilPa 2025 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana rata-rata sekitar Rp1 trilyun.
Herman berharap, pemanfaatan APBD yang maksimal untuk kebutuhan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya Jabar istimewa.
Meski demikian, masih ada belanja pembangunan 2025 yang belum dibayarkan. Yakni senilai Rp621 milyar.
BACA JUGA:
Dukung Media Massa, Pemprov Jabar Segera Gelar UKW
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) memastikan, kurang bayar belanja pembangunan tersebut akan dibayarkan pada tahun 2026.
Pada Januari 2026, akan ada pemasukan ke kas daerah Pemprov Jabar sebesar Rp2 trilyun.
Dana tersebut akan dipakai untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai dan lainnya. Sehingga menyisakan dana Rp800 milyar di kas daerah.
“Sisa dana tersebut untuk membayar belanja pada 2025,” ungkap KDM.
Menurut KDM, adanya belanja pembangunan yang belum dibayar karena berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada 2025.
“Dari pemerintah pusat DBH tidak disalurkan hampir Rp400 milyar. Andaikan uang ini disalurkan, maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar,” tutupnya.
(Bambang Fouristian)
