TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pembangunan Gedung Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang mestinya menjadi wajah kehormatan pemerintah daerah itu justru menuai kritik dari berbagai kalangan akibat keterlambatan pengerjaan yang dinilai tak wajar.
Sorotan tajam datang dari legislatif hingga aktivis pemerhati kebijakan. Mereka mempertanyakan profesionalisme pelaksana proyek, lemahnya fungsi pengawasan, hingga dugaan upaya pencitraan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: UMK Kota Tasikmalaya 2026 Naik 6,37 Persen
Fraksi PKB: Evaluasi Total, Jangan Menang Karena Koneksi
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang Nur Syam, menegaskan bahwa molornya pembangunan adalah alarm keras yang mengharuskan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemenang tender.
Menurut Asep, sedikitnya empat aspek penting harus mendapat audit dari pihak pengembang:
- Sistem kerja: Apakah metode dan tahapan konstruksi sudah berjalan dengan efektif?
- Kekuatan finansial: Apakah perusahaan memiliki modal yang memadai untuk menyelesaikan proyek tepat waktu?
- Kualitas SDM: Apakah tenaga ahli yang terjun benar-benar kompeten?
- Legalitas perusahaan: Apakah pengerjaan proyek oleh pemilik perusahaan yang sah, bukan sekadar “pinjam bendera”?
“Pelaku konstruksi harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan reputasi, bukan kedekatan atau koneksi,” tegas Asep Endang, Selasa (6/1/2026).
Sentilan Soal Mobil Dinas dan Isu Pencitraan
Asep Endang juga menyinggung gaya kepemimpinan eksekutif yang ia nilai masih berkutat pada hal seremonial. Ia menyoroti pengadaan tiga unit mobil dinas Toyota Innova Zenix untuk Ketua PKK, Ketua DWP ASN, dan Sekda.
Meski sebelumnya pengadaan ini disebut-sebut mendapat penolakan, kini kendaraan tersebut justru aktif dipakai. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai konsistensi dan transparansi penggunaan anggaran.
“Kedepankan kejujuran dalam memimpin, jangan utamakan pencitraan. Terus terang saya kasihan, Wali Kota saja belum punya rumah dinas,” ujarnya.
FPK: Ada Indikasi Pembiaran Sistematis
Kritik serupa datang dari Forum Pemerhati Kebijakan (FPK). Lewat hasil investigasi internalnya, FPK menduga adanya pembiaran secara sistematis yang membuat proyek rumah dinas berjalan lamban.
Perwakilan FPK, Asep Gatot (Asgat), menilai fungsi pengawasan proyek telah “mati suri”.
“Pengawasan tidak terlihat perannya. Situasi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pengawasan hanya berjalan secara formalitas, sekadar memenuhi syarat administrasi,” kata Asgat.
FPK menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera mengambil langkah tegas. Termasuk menjatuhkan sanksi kepada rekanan yang tidak profesional serta mengevaluasi kinerja pengawas lapangan. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap manajemen proyek pemerintah.
(Abdul)
 Wali Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik){kind=link}