TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Iing Farid Khozin menegaskan, perpindahan jabatan Mohammad Zen dari Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan bukan penurunan jabatan.
Iing mengatakan, baik Sekda maupun Staf Ahli Bupati sama-sama berada pada jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
“Semua harus memahami. Kepindahan Pak Mohammad Zen itu satu eselon. Tidak ada istilah penurunan jabatan,” tegas Iing, Selasa (6/1/2026).
BACA JUGA:
Jabatan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Berganti, Moh Zen Resmi Jadi Staf Ahli Bupati
Ia menjelaskan, proses pemindahan jabatan dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Artinya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menjalankan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Untuk sementara, posisi Sekda Kabupaten Tasikmalaya diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) yang telah mendapatkan persetujuan. Yakni, Roni Sahroni yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya.
“Hari ini juga sudah diusulkan ke Gubernur agar Plh Sekda ditetapkan menjadi Penjabat Sekda,” ujar Iing.
Iing menyampaikan, ke depan pengisian jabatan Sekda akan kembali mengikuti pola rekrutmen terbuka (open bidding) sebagaimana pengisian jabatan kepala dinas yang saat ini tengah berlangsung.
Ia menegaskan, seluruh jabatan yang kosong akan dibuka bagi ASN karier melalui sistem nasional BKN. Sehingga dapat diikuti oleh ASN dari berbagai daerah dan instansi.
Saat ini, proses seleksi terbuka juga tengah berjalan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Aeperti Asisten I Setda, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas PUTRLH.
Proses seleksi tersebut telah memasuki tahap uji kompetensi dengan melibatkan Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai lembaga penguji yang ditunjuk BKN.
BACA JUGA: Lantik 88 Pejabat, Bupati Garut Tekankan Pelayanan Prima dan Integritas
“Alhamdulillah, pendaftarnya beragam. Ada dari beberapa kementerian, RRI hingga ASN dari Kalimantan dan Jawa Timur. Ini menunjukkan sistem kepegawaian kita bersifat nasional,” ungkapnya.
Iing menambahkan, mekanisme yang sama nantinya juga akan diterapkan dalam pengisian jabatan Sekda definitif, melalui sistem aplikasi BKN yang memungkinkan ASN memenuhi syarat untuk mendaftar secara terbuka dan transparan.
(Farhan)
