TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kabar memilukan kembali mencuat terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa warga Tasikmalaya. Sejumlah warga diduga menjadi korban eksploitasi di Kamboja, satu di antaranya berasal dari Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya.
Menyikapi kondisi darurat tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya menyatakan kesiapannya membantu proses pemulangan seluruh korban. Ketua BAZNAS Kota Tasikmalaya, KH Aminudin Bustomi, mengungkapkan keprihatinan mendalam sekaligus komitmen lembaganya untuk terlibat dalam misi kemanusiaan ini.
Baca Juga: Natal 2025 di Tasikmalaya Berlangsung Aman dan Khidmat, Polres Pastikan Pengamanan Optimal
Menunggu Instruksi Resmi Pemerintah
KH Aminudin menegaskan secara struktural, langkah pemulangan korban TPPO harus dilakukan melalui koordinasi resmi pemerintah.
“Kami masih menunggu instruksi dari Wali Kota, Gubernur, dan kementerian terkait. BAZNAS tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kami siap bergerak proaktif untuk memulangkan warga yang terindikasi menjadi korban TPPO di Kamboja,” ujarnya, Kamis (25/12/2025).
Ia memastikan BAZNAS siap memberikan dukungan dari sisi regulasi dan pendanaan yang tersedia agar para korban dapat segera kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarga.
Delapan Warga Tasikmalaya Jadi Korban
Data menyebutkan, ada delapan warga Tasikmalaya yang terperangkap dalam kasus TPPO di Kamboja, dengan rincian:
- 1 orang asal Indihiang, Kota Tasikmalaya,
- 5 orang asal Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal,
- 2 orang asal Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya.
Para korban awalnya dijanjikan bekerja sebagai staf pemasaran produk laptop. Namun setibanya di Kamboja, paspor mereka diduga disita dan dipaksa bekerja sebagai operator judi online.
Imbauan KH Aminudin untuk Masyarakat
KH Aminudin mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kepedulian sosial dan kewaspadaan terhadap tawaran kerja mencurigakan.
“Semua warga harus melek. Jangan sampai kita tidak mengenal kondisi tetangga sendiri. Radius 40 rumah di depan, samping, dan belakang harus saling memperhatikan. Aktifkan kembali poskamling,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat melakukan pengecekan mendalam sebelum menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang tidak masuk akal.
Catatan Kritis untuk Pemerintah
Lebih jauh, KH Aminudin menyoroti akar persoalan yang mendorong warga mencari pekerjaan ke luar negeri. Menurutnya, lemahnya lapangan kerja di dalam negeri menjadi salah satu pemicu utama masyarakat tergiur tawaran berisiko tinggi.
“Pemerintah harus serius membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat pergi ke luar negeri bukan karena ingin, tetapi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Bandingkan saja UMK di sini dengan tawaran kerja di luar negeri, sangat jauh,” ungkapnya.
Ia meminta Presiden, Gubernur, dan Wali Kota melakukan kajian menyeluruh mengenai ketersediaan dan pemerataan lapangan kerja.
Selain itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja agar mafia TPPO tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi.
“Tenaga kerja migran jangan hanya dipandang sebagai penyumbang devisa negara. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
(Abdul)
 yang menimpa warga Tasikmalaya){kind=link}