GARUT, FOKUSJabar.id: Menutup lembaran tahun 2025, Pemkab Garut melalui Dinas Sosial (Dinsos) mencatatkan progres signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,39 persen. Angka tersebut menurun 0,29 persen dari Maret 2024 (9,68 persen).
BACA JUGA:
Bupati Garut Soroti Overcapacity Puskesmas Sindangratu
Jumlah penduduk niskin pada Maret 2025 sebanyak 252,56 ribu orang berkurang 6,76 ribu dari Maret 2024 (259,32 ribu orang).
Meski menunjukkan tren positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tantangan besar masih membentang. Terutama dalam memastikan Bantuan Sosial (Bansos) tidak sekadar menjadi “bantalan” sementara. Melainkan jembatan menuju kemandirian.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji menegaskan, fokus utama sepanjang tahun 2025 adalah transformasi paradigma dari bantuan konsumtif menuju strategi Graduasi Mandiri.
Salah satu pilar utama dalam catatan akhir tahun ini adalah akurasi data.
Aji menjelaskan, validitas data penerima manfaat kini dikawal ketat melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) sesuai amanat UU No13 Tahun 2011.
“Kami melakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang. Melalui SIKS-NG, perbaikan data dilakukan berkala di lapangan agar transparan dan bisa dipantau langsung oleh pemerintah provinsi. Tujuannya, meminimalisir risiko salah sasaran dan memastikan mereka yang benar-benar membutuhkan berada dalam basis data,” ungkap Aji kepada FOKUSJabar, Senin (22/12/2025).
Melawan Disparitas di Garut Selatan
Geografi Garut yang luas. Khususnya wilayah Garut Selatan seringkali menjadi hambatan akses layanan.
BACA JUGA:
Sentuhan Kreatif Irma Ridyawati Bawa Burayot Garut Jadi Camilan Kekinian
Mengatasi hal tersebut, Dinsos meluncurkan berbagai inovasi layanan jemput bola untuk warga miskin ekstrem di wilayah terpencil.
Berikut beberapa terobosan sepanjang 2025:
- Road Show Pelayanan Publik: Fokus pada akses PBI Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) bagi ibu hamil di pelosok.
- Aplikasi Polinda: Portal penghubung warga untuk akses jaminan kesehatan secara daring.
- Pandumas: Layanan pengaduan berbasis WhatsApp untuk respon cepat keluhan masyarakat.
- Prioritas DTKS Desil 1: Pengusulan masyarakat miskin ekstrem yang belum ter-cover jaminan kesehatan melalui pemetaan desil terbawah.
Dinsos Garut melaporkan, kunci keberhasilan menekan angka kemiskinan di 2025 adalah kolaborasi lintas sektor. Bantuan tunai kini disandingkan dengan peningkatan kapasitas keterampilan (skill).
Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama), seperti budidaya ikan nila, menjadi salah satu contoh sukses pemberdayaan lokal.
Selain itu, kolaborasi dengan Disnaker dan Balai Latihan Kerja (BLK) membuka akses bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk masuk ke pasar kerja atau membuka UMKM mandiri.
“Kami memiliki P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) atau yang sering kami sebut ‘Sekolah PKH’. Di sini, pendamping mendidik KPM mengenai pengelolaan keuangan, kesehatan, gizi hingga perlindungan anak,” jelas Aji.
BACA JUGA:
Inilah Wida Widiayani, Sosok Tangguh Kebanggaan Desa Wanasari Garut
Sebagai catatan penutup tahun, Aji Sukarmaji optimistis bahwa dengan penguatan data dan konsistensi pemberdayaan, angka kemiskinan di Garut dapat terus ditekan.
Fokus tahun 2026 mendorong KPM untuk “lulus” atau graduasi dari status penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang berdikari.
“Bantuan sosial adalah pemicu. Namun kemandirian adalah tujuan akhir. Kita ingin warga Garut berangsur mandiri dan keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Y.A. Supianto)
 mencatatkan progres signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.){kind=link}