GARUT, FOKUSJabar.id: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Garut pada tahun 2025 menurun 0,42 persen dari level 6,96 persen (2024) menjadi 6,54 persen. Meski persentasenya menurun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut mencatat jumlah penganggur masih mencapai angka sekitar 100 ribu orang.
Hal ini dipicu oleh besarnya jumlah lulusan SMA sederajat yang mencapai 60 ribu orang setiap tahunnya. Di mana mayoritas langsung mencari kerja dibandingkan melanjutkan pendidikan.
BACA JUGA:
Dari Garut ke Negeri Sakura, Kerja Sama Internasional Buka Jalan Tenaga Terampil
Untuk itu, pemerintah menargetkan 20 ribu warga terserap kerja sepanjang tahun 2025 melalui berbagai sektor formal maupun informal.
Menutup tahun 2025, Disnakertrans Garut menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan kesejahteraan pekerja dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja.
Kepala Disnakertrans Garut, Muksin mengungkapkan, tantangan terbesar saat ini adalah menyeimbangkan kesejahteraan buruh dengan daya saing pelaku UMKM serta industri lokal.
Muksin menjelaskan, pihaknya terus berupaya mencari titik temu yang adil bagi pengusaha dan pekerja. Salah satu strategi utamanya adalah mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi Garut.
“Kami ingin memastikan UMK tidak membebani pelaku UMKM. Namun di sisi lain tetap mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja,” katanya kepada FOKUSJabar, Kamis (18/12/2025).
BACA JUGA:
Hadir di Wisuda IPI, Bupati Garut Luncurkan Program 1.000 Beasiswa
Khusus bagi sektor UMKM, pembayaran upah dapat dilaksanakan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan regulasi PP 36 Tahun 2021.
Selain masalah upah, Disnakertrans juga fokus pada peningkatan produktivitas melalui program pelatihan keterampilan agar pekerja memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Salah satu capaian membanggakan di tahun 2025 adalah keberhasilan program pelatihan vokasi berbasis penempatan.
Muksin menyoroti program pelatihan menjahit upper sepatu yang diikuti oleh 64 peserta.
“Tingkat keterserapan lulusan pelatihan ini mencapai 100 persen. Sebanyak 64 orang kini telah ditempatkan di industri formal,” ungkapnya.
Hal tersebut menurut Mukin menjadi bukti efektivitas pelatihan yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan dunia kerja.
Menekan Pengangguran Lulusan SMA/SMK
Guna menekan angka pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMA/SMK, Disnakertrans menjalankan langkah-langkah strategis melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).
Upaya tersebut meliputi:
- Penyuluhan Jabatan dengan memberikan bimbingan bagi siswa kelas 12 dan alumni mengenai dunia usaha dan industri.
- Penguatan Jejaring, mendorong BKK (Bursa Kerja Khusus) untuk menjalin MoU dengan perusahaan lokal maupun nasional.
- Digitalisasi, yang mewajibkan sekolah mendaftarkan BKK mereka di e-bkk Kemnaker RI dan mendorong perusahaan melaporkan lowongan kerja secara rutin.
- Fasilitasi, melalui penyelenggaraan Job Fair atau bursa kerja secara berkala.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Di sektor penempatan luar negeri, Muksin menekankan pentingnya jalur legal dan aman bagi masyarakat Garut.
Disnakertrans gencar melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa untuk mendeteksi dini keberangkatan non-prosedural.
BACA JUGA:
Dari Zona Merah ke Prestasi Nasional, Garut Sukses Tekan Angka Stunting
“Kami meminta pemerintah desa lebih teliti dalam menandatangani izin bekerja ke luar negeri,” tegasnya.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) Jawa Barat untuk meningkatkan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Dengan berbagai langkah ini, Disnakertrans Garut optimistis dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mendorong kemandirian produksi lokal yang berdaya saing.
(Y.A. Supianto)
 di Kabupaten Garut pada tahun 2025 menurun 0,42 persen dari level 6,96 persen (2024) menjadi 6,54 persen){kind=link}