GARUT,FOKUSJabar.id: Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan bahwa besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan. Menurutnya, tanpa perubahan pola pikir dan tata kelola yang kreatif, anggaran sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Putri Karlina saat menghadiri kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Kelitbangan) Kabupaten Garut Tahun 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Aula Bappeda Garut, Jalan Patriot, Rabu (17/12/2025).
Baca Juga: Dari Garut ke Negeri Sakura, Kerja Sama Internasional Buka Jalan Tenaga Terampil
Ubah Tantangan Jadi Peluang Inovasi
Putri Karlina menyoroti dinamika dana transfer dari pemerintah pusat yang kerap mengalami penyesuaian atau pengurangan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan stagnasi kinerja birokrasi.
“Bagi saya pribadi, pemotongan anggaran dari pusat bukanlah persoalan utama. Berapa pun anggaran yang dimiliki tidak akan pernah cukup jika birokrasi masih berjalan dengan pola lama,” tegas Putri.
Ia mengajak jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengubah cara pandang, menjadikan keterbatasan anggaran sebagai pemicu lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih efisien dan berdampak.
Putri juga mengibaratkan pengelolaan pemerintahan daerah seperti mengatur rumah tangga, di mana keberhasilan sangat ditentukan oleh kepemimpinan, perencanaan yang matang, serta kemampuan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berinovasi dan berkolaborasi.
“Saya berharap kita tidak hanya inovatif, tetapi juga kolaboratif. Hasil-hasil penelitian dari Bappeda ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai rujukan kebijakan. Kita perlu peka terhadap persoalan di lapangan dan mulai menyelesaikan masalah-masalah kecil secara efektif,” tambahnya.
Dorong Kebijakan Berbasis Riset
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016. Melalui forum ini, hasil penelitian diharapkan tidak berhenti di meja akademik, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
“Output yang kami dorong adalah tersusunnya dokumen rekomendasi pemanfaatan hasil kelitbangan yang dapat digunakan oleh seluruh SKPD. Dengan begitu, setiap kebijakan daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat,” jelas Natsir.
Ragam Capaian Litbang 2025
Sepanjang tahun 2025, Bappeda Kabupaten Garut telah merampungkan delapan ruang lingkup kegiatan penelitian dan pengembangan. Sejumlah hasil dari kajian strategis antara lain kajian pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan. Kemudian perhitungan Indeks Kesalehan Sosial dan Indeks Kualitas Kebijakan, serta kajian city branding dan pergudangan industri Kabupaten Garut.
Selain itu, Bappeda juga menjalankan program “Ngopi Sultan” (Ngobrol Pintar Konsultasi Penelitian). Serta melakukan penilaian Inovasi Daerah yang berhasil menjaring 150 inovasi. Proses penjurian melibatkan akademisi Universitas Garut (Uniga) bersama tim internal Bappeda.
Melalui diseminasi hasil kelitbangan ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara peneliti dan pengambil kebijakan. Sehingga arah pembangunan daerah ke depan dapat lebih terukur, efektif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
(Y.A. Supianto)
