BANDUNG,FOKUSJabar.id: Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) menggelar diskusi publik bertajuk Forum Profesor Bandung Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin (15/12/2025). Forum ini menjadi wadah refleksi sekaligus evaluasi kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung menjelang tahun 2026.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, menuturkan bahwa forum tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kajian akademik dan praktik pemerintahan di lapangan. Selama ini, menurutnya, diskusi di lingkungan kampus masih banyak berlangsung secara internal dan belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan teknis pemerintah daerah.
Baca Juga: Karyawan Bandung Zoo Galang Dana Pakan Satwa, Begini Kata Wali Kota
“Di kampus ada dewan profesor dan dewan guru besar, tetapi linkage dengan operasional pemerintahan di lapangan masih terbatas,” ujar Muradi.
Ia menjelaskan, forum ini harapannya mampu menghadirkan masukan yang lebih aplikatif dengan mengaitkan kebijakan publik, pendekatan teoretis, serta implementasinya secara nyata. Meski demikian, Muradi menilai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Wali Kota Bandung masih memerlukan waktu, mengingat masa kepemimpinan yang baru berjalan sekitar sembilan bulan.
“Belum genap setahun. Kita menunggu evaluasi yang lebih detail seiring berjalannya waktu,” katanya.
Muradi juga menekankan pentingnya penetapan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, disertai penguatan kolaborasi internal antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar program unggulan dapat berjalan efektif.
Selain kolaborasi internal, ia mendorong penguatan kerja sama eksternal antara Pemerintah Kota Bandung dan perguruan tinggi. Supaya kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konsep semata.
“Yang paling penting, bagaimana forum seperti ini mendapat sambutan yang baik dari pemkot. Sehingga terbangun linkage yang lebih teknis antara kampus dan pemerintah daerah, bukan hanya sebatas teori,” jelasnya.
Persoalan Hukum Wakil Wali Kota Bandung
Terkait persoalan hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung, Muradi berpandangan hal tersebut tidak akan terlalu mengganggu kinerja pemerintahan selama roda birokrasi tetap berjalan dengan baik.
“Di banyak daerah, meski salah satu pimpinan menghadapi persoalan, pemerintahan tetap bisa berjalan efektif. Kuncinya ada pada kolaborasi, koordinasi, dan program yang bisa publik terima secara terbuka,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan forum tersebut. Ia mengaku telah lama menantikan ruang diskusi yang menghadirkan pandangan objektif dari kalangan akademisi.
“Dalam pemerintahan ada banyak kepentingan dan subjektivitas. Ketika terlalu lama berada dalam rutinitas, yang dianggap penting sering kali hanya yang rutin. Sementara hal-hal esensial dan substansial bisa terlewat,” kata Farhan.
Farhan berharap forum ini dapat memperkuat komunikasi antara birokrat dan akademisi. Sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi melalui nota kesepahaman.
“Namun pada saat yang sama, setiap perguruan tinggi memiliki sosok-sosok yang bisa menjadi rujukan. Itu yang sangat kami butuhkan,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
