GARUT, FOKUSJabar.id: DPC Apdesi Merah Putih Kabupaten Garut gelar aksi damai dan audensi bersama DPRD Garut di Ruang Rapat Paripurna, Senin (15/12/2025).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin dan Ketua DPRD, Aris Munandar merespons aksi damai dan audiensi DPC Apdesi Merah Putih.
BACA JUGA:
Tiap Senin dan Jumat Wabup Garut Naik Angkot
Aksi tersebut menuntut kejelasan dan kepastian regulasi terkait Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut untuk desa.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan DPC Apdesi Merah Putih menyampaikan beberapa poin krusial yang menjadi perhatian utama bagi pemerintahan desa.
- Dampak PMK Nomor 081 Tahun 2025
Adanya kendala di beberapa desa. Di mana pekerjaan sudah dilaksanakan namun dana belum tersalurkan akibat regulasi tersebut.
2. Efisiensi Anggaran
Pemahaman bahwa efisiensi anggaran tidak hanya terjadi pada Alokasi Dana Desa (ADD). Namun juga di seluruh satuan kerja di Kabupaten Garut, terkait masalah dana transfer 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
3. Keberpihakan Program
Permintaan keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat desa dalam program seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat meningkatkan ekonomi lokal.
4. Kesulitan Tanah Desa (Carik)
Aspirasi terkait masalah koperasi dan kesulitan ruislag (tukar guling) tanah carik desa yang posisinya tidak strategis agar dapat dipindahkan ke lokasi strategis untuk menunjang program KDMP.
Respon Bupati dan DPRD
Audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim kecil guna menindaklanjuti empat poin utama aspirasi dari pemerintah desa.
BACA JUGA:
Ancaman Bencana Tetap Tinggi, BPBD Garut Perkuat Mitigasi
Bupati Garut mengapresiasi inisiatif Apdesi. Dia mengakui adanya dinamika di lapangan akibat regulasi pemerintah pusat. Meskipun regulasi tersebut bertujuan baik.
“Karena terkait dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, tentu saja kita mencari celah. Paling tidak, kami sepakat bikin tim kecil yang akan mem-follow up,” kata Bupati Garut.
Tugas tim kecil untuk menindaklanjuti aspirasi dan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinasi ini diharapkan dapat mendorong revisi regulasi agar memberikan manfaat yang lebih komprehensif bagi desa.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar menegaskan, legislatif dan eksekutif serius mencari solusi. Meskipun proses penyelesaiannya tidak dapat instan.
“Legislatif dan eksekutif serius menyelesaikan permasalahan,” tegas Aris Munandar.
BACA JUGA:
Muhammadiyah Garut Galang Donasi Bencana Sumatera Melalui Jalan Sehat
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Garut, Oban Sobana menyampaikan terima kasih atas respons cepat dari Pemkab dan DPRD.
Dia menyebut, pertemuan sebagai Silaturahmi Akbar yang aspirasinya telah tersampaikan.
Oban Sobana berharap, hasil pembahasan tersebut segera direalisasikan dan memunculkan kebijakan yang semakin berpihak terhadap desa.
(Y.A. Supianto)
.){kind=link}