BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan stabil dan layanan publik berlangsung normal, meski Wakil Wali Kota Bandung serta Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung menghormati penuh proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen, profesional, dan sesuai ketentuan.
“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” ujar Farhan, Rabu (10/12/2025).
Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota DPRD Dicekal
Pemkot Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal
Farhan menuturkan, Pemkot Bandung terus memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bentuk komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang,” katanya.
Ia memahami dinamika hukum ini memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat. Namun ia memastikan pemerintahan berjalan normal dan seluruh program pembangunan tetap terlaksana.
“Saya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa,” tegasnya.
Kasus Tidak Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Farhan menekankan bahwa kasus hukum yang menjerat pejabat tersebut tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemkot Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” ucap Farhan.
Sebagai bentuk komitmen transparansi, Pemkot Bandung turut mempercepat reformasi birokrasi, menguatkan pengawasan internal, serta mengevaluasi dan memperbarui SOP layanan publik sesuai kebutuhan.
Layanan Publik Tetap Normal
Pemkot Bandung memastikan seluruh layanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan hingga pelayanan dasar lainnya berjalan tanpa hambatan. Koordinasi harian yang di bawah pimpinan Sekretaris Daerah guna menjaga ritme pemerintahan tetap responsif.
“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang terjadi,” jelas Farhan.
Selain itu, Pemkot Bandung terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan.
Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak akan berkompromi dalam hal integritas, dan akan terus membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan melayani masyarakat secara berkelanjutan.
(Yusuf Mugni)
