GARUT,FOKUSJabar.id: Upaya Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat fondasi fiskal daerah memasuki babak baru dengan dipilihnya digitalisasi layanan sebagai strategi utama. Hal ini ditegaskan melalui perpanjangan kerja sama antara Pemkab Garut dan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Garut yang ditandatangani di Ruang Pamengkang, Selasa (2/12/2025).
Jika sebelumnya kerja sama ini lebih banyak fokus pada layanan perbankan administratif, kini kemitraan tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah langkah yang dinilai krusial mengingat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Inspektorat Garut Bimtek Pengelolaan Dana Desa
Digitalisasi Jadi Jalan Keluar dari Tekanan Fiskal
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengungkapkan bahwa Garut termasuk daerah dengan tingkat ketergantungan anggaran yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Dengan capaian PAD yang baru menyentuh 16 persen, Bupati menyebut kondisi ini belum ideal untuk menopang kebutuhan pembangunan jangka panjang.
“Kami mendapatkan pengingat dari pemerintah pusat agar memperkuat kemandirian fiskal. Dengan PAD kita yang masih 16 persen, jelas kita harus mencari cara baru untuk memperbaikinya,” kata Bupati.
Ia menegaskan, digitalisasi pengelolaan PAD melalui sinergi dengan BNI menjadi salah satu langkah prioritas. Selain mengurangi potensi kebocoran, proses pembayaran yang serba digital juga harapannya dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak.
BNI Hadirkan Sistem Rekonsiliasi Otomatis
Menanggapi kebutuhan tersebut, BNI Garut membawa sejumlah solusi digital, salah satunya layanan Smart Tenan, sistem yang memungkinkan rekonsiliasi penerimaan retribusi secara otomatis, akurat, dan real time.
Pimpinan Cabang BNI Garut, Febby Anggriawan, menyampaikan kesiapan BNI dalam mendukung percepatan digitalisasi layanan keuangan daerah.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan Smart Tenan dan solusi lainnya, proses monitoring serta teknis penerimaan retribusi dan pajak daerah akan lebih mudah dan transparan,” ujar Febby.
Ia menyebut BNI siap mengelola 11 jenis pajak dan retribusi daerah, di antaranya Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan, Mineral Non-Logam, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dorong Visi ‘Garut Hebat’ Lewat Kolaborasi
Perpanjangan kerja sama ini tak hanya dipandang sebagai hubungan bisnis semata. Namun bagian dari misi Pemkab Garut mewujudkan Garut Hebat daerah yang mampu berdiri di atas kemandirian fiskalnya sendiri. BNI pun berharap kemitraan strategis ini dapat menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih sehat, modern, dan transparan.
(Y.A. Supianto)
