BANDUNG BARAT,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menunjukkan keseriusan penuh dalam mempercepat transformasi digital birokrasi. Pemkab KBB memilih fokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, menjadikannya pondasi menuju visi Bandung Barat Smart City.
Langkah konkret terbaru adalah keikutsertaan sejumlah pejabat Diskominfotik dalam Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) tingkat nasional. Sertifikasi ini bertujuan mencetak pemimpin yang kompeten dalam mengelola dan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan.
Diskominfotik Jadi Motor Penggerak Digital
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Bandung Barat, Rony Rudyana, menegaskan bahwa dinasnya menjadi motor penggerak inovasi digital lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN di sektor TIK menjadi prioritas utama.
BACA JUGA: Pemkab Bandung Barat Gencarkan Gerakan KBBS, Ajak Warga Wujudkan Lingkungan Sehat
“Penguatan kapasitas SDM digital merupakan pondasi penting menuju Bandung Barat sebagai daerah cerdas (smart city). Kompetensi GCIO mempercepat langkah kami menuju smart city,” ujar Rony Rudyana, Senin (24/11/2025).
Peserta sertifikasi, yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Aptika, hingga Pranata Komputer Ahli Pertama, dianggap sebagai ujung tombak implementasi digital di tingkat operasional.
Peningkatan SPBE dan Layanan Prima
Dengan selesainya rangkaian sertifikasi GCIO, Pemkab Bandung Barat optimistis dapat meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peningkatan ini diharapkan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Kami berkomitmen menjadikan Bandung Barat sebagai daerah yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan,” kata Rony.
Ia menambahkan, transformasi digital bukan sekadar soal perangkat keras atau aplikasi, melainkan tentang kepemimpinan digital di tubuh birokrasi. Materi GCIO mencakup tata kelola TIK, manajemen risiko dan layanan, hingga strategi perencanaan digital.
Keputusan Berbasis Data Jadi Kunci
Rony Rudyana menekankan bahwa kompetensi baru yang diperoleh ASN melalui sertifikasi ini akan memperkuat tata kelola TIK yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.
“Pengambilan keputusan berbasis data pun menjadi lebih kuat, mendukung kebijakan TIK yang lebih akurat dan terukur,” jelasnya. Program ini adalah strategi nyata Pemkab KBB untuk memastikan layanan publik berbasis digital berjalan lebih efektif, aman, dan terintegrasi, demi mewujudkan birokrasi yang lebih prima, transparan, dan responsif.
