PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Sejumlah kepala desa di Kabupaten Pangandaran bersama anggota DPRD dan Bupati Pangandaran berencana melakukan audiensi ke Komisi V DPR RI dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan sekaligus meminta solusi atas persoalan banjir yang terus terjadi di wilayah tersebut.
Bupati Pangandaran, Citra, membenarkan rencana keberangkatan tersebut setelah meninjau dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Padaherang, Jumat (21/11/2025).
Baca Juga: Sarasa Institute Apresiasi Respon Kejagung Soal Dugaan Korupsi di Pangandaran
“Benar, Insyaallah secepatnya kami bersama para kepala desa akan ke Jakarta. Jika kementerian dan Komisi V sudah membuka ruang, kami langsung berangkat,” ujar Bupati Citra.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir di Pangandaran telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan yang memadai. Karena itu, dirinya akan menyampaikan tuntutan langsung kepada para wakil rakyat di Senayan.
“Intinya, kami ingin meminta keadilan. Urang geus ka keueum ti baheula (Pangandaran sudah sejak dulu terendam banjir),” tegas Citra.
Dampak Banjir di Padaherang dan Sekitarnya
Kepala Desa Paledah, Yanto, menjelaskan bahwa banjir di wilayahnya merendam dua dusun permukiman warga serta ratusan hektare sawah. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama karena Padaherang merupakan salah satu lumbung padi Pangandaran.
“Sekitar 600 hektare sawah terdampak banjir, termasuk dua dusun permukiman warga,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PSDA DPUTR Pangandaran, Indra, menerangkan bahwa penyempitan tanggul di Sungai Citanduy menjadi penyebab utama banjir yang melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang.
“Sungai Citanduy yang dulu lebarnya besar sekarang menyempit. Khusus di wilayah Pamotan Kalipucang sepanjang 6–7 kilometer, tanggulnya harus segera dibangun,” kata Indra.
Ia menambahkan, apabila pembangunan tanggul tidak segera dilakukan, luapan air sungai akan terus menerjang permukiman warga, jalan provinsi dan nasional, hingga area persawahan.
Selain itu, beberapa titik di Kalipucang juga mengalami kerusakan infrastruktur.
“Di Desa Cibuluh ada infrastruktur yang rusak dan jebol. Sementara di Tunggilis perlu peninggian tebing sungai,” ujarnya.
Butuh Anggaran Hingga Rp600 Miliar
Indra mengungkapkan bahwa penanganan banjir di dua kecamatan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran Rp500–600 miliar, berdasarkan perhitungan internal DPUTR Pangandaran.
“Estimasi biayanya sekitar Rp500 sampai Rp600 miliar. Angka ini akan kami ajukan ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
(Sajidin)
