KARAWANG,FOKUSJabar.id: Wagub Jabar, Erwan Setiawan mengapresiasi Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) serta Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) yang telah menginisiasi Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Call for Papers 2025.
“Atas nama Pemprov Jabar, saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Fakultas Hukum Unsika dan P3HKI yang telah menghadirkan forum akademik sekaligus praktis ini,” tegas Erwan di Ballroom Hotel Mercure Karawang, Senin (17/11/2025) kemarin.
BACA JUGA:
Pemprov Jawa Barat Terbitkan 76 IUP
Wagub Jabar mengatakan, Karawang sebagai kawasan industri strategis nasional merupakan ruang nyata tempat regulasi ketenagakerjaan diuji setiap hari.
Dinamika tersebut terlihat dari hubungan industrial, jaminan sosial, peningkatan keterampilan hingga ekosistem kerja digital yang terus berkembang.
Menurut Erwan, dunia kerja kini berubah sangat cepat melalui digitalisasi, gig economy, fleksibilitas kerja dan meningkatnya tenaga kerja informal.
Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan tidak dapat bersifat statis. Namun harus adaptif, adil dan mampu melindungi seluruh pekerja. Termasuk kelompok rentan.
“Regulasi tidak dapat lagi bersifat statis. Harus adaptif, adil dan mampu melindungi semua pekerja. Termasuk mereka yang rentan dan yang bekerja di luar sistem formal,” kata Wagub Jabar.
Dia menegaskan, sesuai amanat konstitusi, negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk regulasi. Namun juga sebagai penjaga martabat manusia.
BACA JUGA:
Provinsi Jawa Barat Tertinggi Realisasi Belanja APBD di Indonesia
Dia menyebut, konsep kerja layak harus dipahami secara menyeluruh. Artinya bukan sekadar berkaitan dengan upah, tetapi juga mencakup keselamatan, kompetensi, perlindungan sosial dan kepastian hukum.
Karenanya, Pemprov Jabar terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui perluasan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penguatan dialog tripartit.
“Kami percaya, pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan jika hubungan industrialnya sehat dan berkeadilan,” ungkap Wagub Jabar.
Dia menilai, call for papers yang digelar pada konferensi merupakan ruang strategis untuk menghasilkan gagasan baru dan analisis empiris yang bermanfaat bagi perbaikan kebijakan.
Pemda sangat terbuka untuk menerima dan mengadopsi hasil kajian tersebut sebagai bahan penyempurnaan regulasi maupun program ketenagakerjaan.
Erwan berharap, konferensi ini mampu melahirkan gagasan progresif yang relevan dengan dinamika pasar kerja, memperkuat hubungan industrial yang berkeadilan serta mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
“Saya berharap, konferensi ini dapat melahirkan sejumlah ide atau gagasan,” katanya.
BACA JUGA:
Jawa Barat Jadi Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Nasional
Dia menegaskan, hukum harus menjadi pilar pembangunan. Bukan hanya sekadar instrumen normatif tetapi jembatan menuju kesejahteraan dan perlindungan sosial secara menyeluruh.
(Bambang Fouristian)
){kind=link}