BANDUNG BARAT,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dihadapkan pada tantangan fiskal besar menjelang tahun anggaran 2026. Bupati KBB Jeje Ritchie Ismail secara resmi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD KBB, Senin (17/11/2025), menggarisbawahi upaya keras di tengah ancaman pemangkasan dana transfer pusat.
RAPBD 2026 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis). Tema yang diusung adalah “Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan ekonomi daerah.” Bupati Jeje berharap APBD 2026 dapat memperkuat fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, serta menjamin keberlanjutan pembangunan.
Strategi Anggaran di Tengah Keterbatasan
Bupati Jeje memaparkan tiga strategi utama dalam menyusun RAPBD. Pertama, peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi transfer dari pusat dan antar daerah. Kedua, peningkatan kualitas belanja daerah, di mana belanja akan difokuskan pada program yang lebih produktif dan efektif, terutama untuk pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan membuka akses perekonomian. Ketiga, optimalisasi pembiayaan daerah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara terukur dan akuntabel.
BACA JUGA: Bantuan Pangan Darurat Disalurkan, Pemkab Bandung Barat Jamin Hak Pangan Warga Terdampak Bencana
Postur Keuangan dan Defisit
Secara ringkas, postur RAPBD 2026 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah diusulkan sebesar Rp 2,87 triliun, yang terdiri dari PAD sebesar Rp 1,04 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,83 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 2,90 triliun. Angka belanja ini dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp 2,15 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 211,91 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 37,90 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 496,37 miliar. Dari angka tersebut, RAPBD 2026 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 25,96 miliar.
Pemangkasan Dana Transfer Ancam Pembangunan
Tantangan utama yang diakui Bupati Jeje adalah rencana pengurangan pendapatan transfer pusat, sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025. Total rencana pengurangan yang dihadapi KBB mencapai Rp 360,32 miliar. Pengurangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 224,87 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 22,40 miliar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 71,87 miliar. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat tidak mendapatkan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 8,2 miliar, dan Dana Desa juga dikurangi sebesar Rp 32,96 miliar.
“Kondisi ini akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan OPD untuk menyesuaikan belanja daerah dengan potensi penerimaan yang ada,” Jeje.
Penyesuaian belanja ini krusial untuk memastikan program prioritas dapat terus berjalan di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
 dihadapkan pada tantangan fiskal besar menjelang tahun anggaran 2026. Bupati KBB Jeje Ritchie Ismail secara resmi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD KBB){kind=link}