BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kota Bandung kini berada dalam status darurat sampah setelah pembatasan kuota pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak Oktober 2025 lalu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mempercepat pengelolaan dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah agar penanganan tetap berjalan lancar dan penumpukan tidak semakin parah.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, langkah percepatan dilakukan agar antrean sampah tidak menumpuk di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS).
“Kami memastikan sisa kuota 900 ton per hari bisa terpenuhi tanpa hambatan. Di wilayah yang belum memiliki fasilitas pengolahan, sampah sementara ditumpuk sambil menunggu giliran diangkut ke TPA,” kata Farhan di Hotel Horison Kota Bandung Rabu (12/11/2025).
BACA JUGA: BPBD Kota Bandung Minta Warga Waspada Banjir dan Pohon Tumbang
Selain memastikan distribusi sampah berjalan lancar, Pemkot Bandung juga mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan, baik untuk sampah organik maupun pemusnahan dengan teknologi thermal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah.
Farhan menyebut, akibat pengurangan kuota, sampah di TPS bisa menumpuk selama dua hingga tiga hari sebelum diangkut.
“Karena itu, kami harus mengatur pengangkutan secara lebih ketat agar tidak menimbulkan masalah baru,” katanya.
Lebih lanjut Farhan mengatakan, Kota Bandung masuk dalam skema darurat sampah nasional. Maka dari itu, Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai standar. Revitalisasi dilakukan di Babakan Siliwangi, termasuk uji coba teknologi baru untuk mengurangi bau dari tumpukan sampah.
“Target kami, dalam dua hingga tiga bulan ke depan beberapa insinerator sudah bisa beroperasi. Empat titik sudah disiapkan, tinggal menunggu sertifikasi dari kementerian,” ucapnya.
Farhan menegaskan, kelancaran pengangkutan menjadi kunci dalam menjaga kebersihan kota.
“Angkutan 941 ton per hari harus berjalan lancar. Posisi kita sudah sangat mepet, dan bila terjadi hambatan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,”pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 sejak Oktober 2025 lalu.){kind=link}