TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik setelah banjir berulang kali melanda setiap kali hujan deras turun. Fenomena di mana jalan-jalan utama berubah menjadi sungai kecil menimbulkan keresahan warga dan memunculkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola tata lingkungan kota.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya sekaligus Sekretaris Komisi I, Asep Endang Nur Syam, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera merespons keluhan masyarakat yang kian meningkat terkait masalah lingkungan dan tata ruang.
“Pemda harus menindaklanjuti segala persoalan yang muncul di masyarakat. Banyak laporan, termasuk dari LSM Tasik Progressive Society, terkait persoalan tata kelola lingkungan,” ujar Asep Endang, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, buruknya pengelolaan lingkungan telah berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana, terutama banjir yang kini bisa terjadi meski hujan hanya turun sebentar.
Akar Masalah: Sungai Dangkal, Bangunan Liar, dan Alih Fungsi Lahan
Asep Endang menjelaskan, banjir di Kota Tasikmalaya disebabkan oleh sejumlah faktor utama. Di antaranya pendangkalan sungai akibat sedimentasi, banyaknya bangunan liar di sempadan sungai, serta berkurangnya area resapan air karena maraknya alih fungsi lahan.
Selain itu, aktivitas penambangan pasir ilegal juga memperburuk kondisi ekosistem lingkungan, mengakibatkan penyempitan aliran sungai dan lemahnya daya serap tanah.
“Komisi I DPRD sudah turun langsung ke lapangan dan membuat nota resmi yang disampaikan kepada Pemda. Sekarang tinggal ketegasan pemerintah untuk menindak pelanggaran agar tata kelola lingkungan menjadi lebih baik,” tegas Asep.
LSM Desak Pembongkaran Bangunan Ilegal
Sejalan dengan DPRD, Ketua Umum Tasik Progressive Society (TPS), Dadi Abidarda, menilai bahwa akar persoalan banjir tidak lepas dari banyaknya pelanggaran aturan pembangunan gedung dan perumahan di Tasikmalaya.
Dadi mendesak Pemkot untuk berani dan tegas membongkar bangunan yang berdiri tanpa izin atau melanggar aturan tata ruang. Ia mengingatkan bahwa banjir di masa kini jauh lebih parah dibanding satu dekade lalu.
“Kami tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi 10 tahun ke depan jika pemerintah terus abai. Terutama tidak tegas dalam menindak pelanggaran,” ujar Dadi.
Alarm bagi Pemkot: Saatnya Bertindak Nyata
Keluhan masyarakat dan desakan dari berbagai pihak menjadi peringatan keras bagi Pemkot Tasikmalaya. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan lingkungan.
Langkah tegas terhadap pelanggaran dan normalisasi sungai. Terlebih perbaikan sistem drainase menjadi kunci agar Tasikmalaya tidak terus dicap sebagai “kota langganan banjir”.
“Pemda harus segera bertindak agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman,” pungkas Asep Endang.
(Abdul)
