BANDUNG,FOKUSJabar.id: Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk membangun Sekolah Rakyat menghadapi tantangan besar. Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan serta banyaknya area yang termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau sawah yang dilindungi, menjadi kendala utama dalam penyediaan lokasi pembangunan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, Kementerian Sosial (Kemensos) telah meminta Pemkot menyediakan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat beserta asramanya. Namun, kondisi geografis Kota Bandung yang padat membuat permintaan tersebut sulit terpenuhi.
Baca Juga:
Farhan Ungkap Fakta Mengejutkan, Kasus HIV di Bandung Bisa Tembus 70 Ribu
“Mensos sudah datang ke Bandung dan meminta kami menyiapkan lahan sekitar lima hektare untuk sekolah rakyat lengkap dengan asrama. Nah, ini yang jadi tantangan berat bagi Kota Bandung,” kata Farhan, Rabu (29/10/2025).
Menurut Farhan, hampir seluruh lahan tersisa di Kota Bandung telah memiliki peruntukan tertentu seperti perumahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau. Sementara beberapa lahan kosong tidak dapat termanfaatkan karena berstatus sawah yang dilindungi.
“Banyak lahan kosong yang tidak bisa tersentuh karena masuk LP2B. Kalau pun ada yang bisa kita gunakan, luasnya tidak mencukupi untuk kebutuhan asrama,” ujarnya.
Meski menghadapi kendala tersebut, Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk tetap menindaklanjuti program Sekolah Rakyat bersama pemerintah pusat.
“Bandung memang kekurangan lahan, tapi semangat kami untuk memberikan pendidikan bagi semua anak tidak pernah berkurang. Kita akan cari solusi terbaik agar Sekolah Rakyat bisa terwujud,” tegasnya.
Evaluasi Aset Daerah Pemkot Bandung
Untuk mengatasi keterbatasan lahan, Pemkot Bandung kini tengah mengevaluasi aset daerah yang belum termanfaatkan secara optimal serta membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, lembaga sosial, dan yayasan pendidikan.
“Kita sedang menghitung kemungkinan penggunaan lahan milik Pemkot yang belum terpakai, termasuk kolaborasi dengan pihak ketiga. Prinsipnya, kami mendukung penuh program ini karena manfaatnya besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, anak putus sekolah, maupun yang belum tersentuh pendidikan formal.
“Sekolah Rakyat ini untukanak-anak yang belum sempat masuk SD atau SMP formal, baik negeri maupun swasta. Ada kriteria khusus, termasuk bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” kata Asep.
Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan dan inklusi pendidikan agar tidak ada anak Bandung yang tertinggal dalam memperoleh hak belajar.
“Dengan Sekolah Rakyat, kita bisa mendata ulang warga yang belum sekolah dan mengarahkan mereka untuk tetap belajar. Ini bentuk pemerataan akses pendidikan yang lebih inklusif,” tambahnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bandung untuk mewujudkan Bandung sebagai Kota Ramah Anak dan menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah perkotaan.
Disdik pun memperkuat program jemput bola dengan menggandeng kelurahan dan RW, serta lembaga sosial masyarakat guna mendata anak-anak yang belum bersekolah.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Bandung yang tertinggal dari pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi jaring pengaman agar semua anak bisa mengenyam pendidikan sesuai haknya,” tutup Asep.
(Yusuf Mugni)
 Bandung Provinsi Jawa Barat untuk membangun Sekolah Rakyat menghadapi tantangan besar){kind=link}